Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama membatahnya. Proyek ini kata Ahok, panggilan akrabnya, sebenarnya sudah mulai diproses.
"Sudah mulai pindahkan data semua surat mengarah ke ERI. Lalu ini bisa masuk ERP dan ELE, jadi kalau melanggar peraturan lalu lintas sudah bisa ditilang di rumah," ujar Ahok kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/1).
Ke depan, jika ERI berjalan, pemilik kendaraan tidak akan dikenakan biaya jika melakukan balik nama.
"Tapi juga tidak ada titip KTP dan lainnya," ujar Ahok lagi.
Selama ini, sistem ini memang masih ada beberapa kendala. Diakui Ahok, salah satu kendalanya adalah belum semua data kendaraan bermotor online.
"Ada data di SAMSAT, Pajak, dan Polda tidak mirip atau belum singkron. Kalau sudah singkron, tentu bisa langsung masuk ERI," ujarnya.
Ahok berharap Dispenda dan dinas terkait lain bersedia memenuhinya dalam waktu singkat. Dan, jika memungkinkan wilayah-wilayah lain seperti Sumatera dan Jawa juga mengikuti yang dilakukan di DKI Jakarta.
Ditambahkan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol R Nurhadi, saat ini sistem data penunjang ERI di Ditlantas PMJ juga tengah dibenahi.
"Sedang disingkronkan juga data SIM, STNK, dan BPKB. Sementara berkas elektronik akan lebih efektif, dan hemat tempat penyimpanan. Dokumen pemilikan kendaraan juga akan lebih terjaga dan mengurangi aspek lain," ujarnya.
Semoga dalam waktu dekat, sistem identifikasi kendaraan bermotor di DKI Jakarta segera tersingkronisasi sehingga masyarakat Jakarta lebih aman dan tertib dalam mengelola kepemilikan kendaraan bermotor.
Laili