Terakhir, Satinah seharusnya dieksekusi pancung 14 Desember 2012 ini masih menunggu uang darah yang terus diupayakan utusan khusus pemerintah RI, Maftuh Basyuni dan Abdul Wahid Maktub. Menurut juru bicara utusan khusus, Humphrey Djemat, utusan pemerintah RI sedang merundingkan serius penyelesaian uang darah atau uang diyat ini.
"Utusan khusus pemerintah terus melakukan pertemuan dengan Gubernur Gaseem, pangeran Faisal Bin Bandar Bin Abdul Aziz Al Saud, yang bertindak sebagai mediator meyakinkan pihak keluarga korban untuk menurunkan diyat," ungkap Humphrey dalam siaran persnya.
Seperti diberitakan, pihak keluarga almh. Nura Al Garib menuntut uang diyat sebesar 7 juta Riyal (sekitar 21 Miliar rupiah) dan ini sangat memberatkan pemerintah RI untuk menebus hukuman pancung Satinah, TKI asal Ungaran tersebut.
"Selama negosiasi yang masih berlangsung terus, Gubernur Gaseem telah bersikap kooperatif dan mendukung pengurangan diyatnya. Sayangnya ketentuan hukum yang berlaku di Arab Saudi, pihak keluarga korbanlah yang berhak memutuskan soal diyat ini," ungkap Humphrey lagi.
Selain mengupayakan perundingan dengan keluarga korban untuk menurunkan nominal, pemerintah di dalam negeri juga berupaya meminta dukungan pihak Konsorsium Asuransi yang dimiliki Menakertrans untuk kepentingan TKI. Di samping beberapa dermawan Arab Saudi yang telah menyumbangkan 1 Juta Riyal karena merasa simpati dengan kasus Satinah ini.
"Sudah sewajarnya pihak Konsorsium Asuransi memberikan tanggung jawabnya untuk masalah uang diyat karena selama ini mereka telah menikmati ratusan miliar yang dipungut dari para TKI," tandas Humphrey.Laili