Film yang melibatkan beberapa pemain besar seperti Ario Bayu (sebagai Soekarno), Lukman Sardi (sebagai Bung Hatta), Maudy Koesnaedy (sebagai Inggit Garnasih), san Tika Bravani (sebagai Fatmawati), itu sempat diberhentikan penayangannya. Tak dipungkiri, produksi film itu sempat mengalami kerugian. "Memang ada kerugian. Kunjungan jumlah pengunjung tak tercapai. Yang saya dengar film ini memang rugi," kata kuasa hukum PT. Tripar Multivision Plus (MVP), David Abraham SH, saat dijumpai tabloidnova.com di Lounge XXI Epicentrum, HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (2/7).
Namun, pihak PT. Trimar Multivision Plus belum mau merilis berapa kerugian yang dialami film berbudget miliaran Rupiah itu. Pihaknya tak mau terpaku dengan urusan kerugian, sebab, kasus hukum PT. MVP dengan pihak Rachmawati Soekarno Putri pun baru saja diputus. "Sampai saat ini belum dihitung. Kan kasus ini belum selesai ya, apakah ada kasus hukum baru. Atau nanti ada versi panjang, siapa tahu penonton berjubel dan dapat untung," ucap David.
Bicara soal kerugian karena film Soekarno tak tayang, Hanung punya pendapat lain. Baginya, untuk 'menghidupkan' lagi sosok Bung Karno butuh kesempurnaan, dan salah satunya adalah dari modal yang tak sedikit.
"Sebenarnya butuh waktu dan modal banyak untuk bercerita soal Bung Karno. Karena Bung Karno itu bukan bapak asli kita, tapi sosok yang kami idolakan dan banggakan. Jadi kalau kami menggelontorkan uang Rp 15 miliar untuk film ini, ya sebenarnya patut dibanggakan. Kita enggak minta untung banyak, asal balik modal, itu saja sudah senang," kata Hanung.
Sayangnya, keinginan Hanung untuk lekas balik modal itu sempat sirna karena film Soekarno ditarik dari peredaran. "Kita bikin film itu butuh modal, bukan atas bantuan dari pemerintah. Tapi kan nyatanya ada kasus hukum. Yang saya takutkan adanya preseden buruk untuk film-film selanjutnya. Orang jadi takut ingin 'menghidupkan' tokoh lainnya. Nanti malah ramai film horor seks yang banyak dibuat, enggak digugat dan untung lagi," canda Hanung.
Okki/Tabloidnova.com