Nova.ID – Dampak ekonomi dan sosial di masa pandemi begitu terasa bagi masyarakat. Utamanya, mereka yang tinggal di wilayah penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemerintah pun terus berupaya memberikan jaring pengaman kesejahteraan masyarakat dengan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Ahmad Choesni mengatakan, bansos memiliki dua manfaat.
“Penyaluran bansos diharapkan dapat membantu daya beli masyarakat yang membutuhkan. Lalu, ketika Bansos tersebut dimanfaatkan oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat, red) untuk konsumsi, maka hal tersebut dapat mendorong pemulihan ekonomi,” ujarnya dalam dialog virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) menurut rilis yang diterima Intisari, Jumat (3/9/2021).
Meski demikian, penyaluran bansos harus dipastikan cepat dan tepat sasaran. Untuk memastikan hal tersebut, pemerintah pun tidak bekerja sendirian. Kolaborasi dengan banyak pihak menjadi kunci pengadaan dan penyaluran bansos.
Sebagai informasi, pemerintah memberikan dua jenis bansos kepada masyarakat selama masa pandemi, yakni bansos reguler yang disalurkan setiap tahun dan bansos nonreguler.
Baca Juga: Catat! Begini Tips Sukses Berwirausaha di Tengah Kondisi Pandemi
Contoh bansos nonreguler adalan bantuan sosial tunai (BST). Pemerintah memberikan Rp 600.000 untuk satu keluarga penerima manfaat (KPM). Saat ini, penyaluran BST sudah memasuki tahap ke-5 dan 6. Untuk menyalurkan bantuan tersebut, pemerintah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia.
Selain itu, bansos nonreguler juga diberikan dalam rupa bantuan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk satu KPM. Target penyaluran beras bansos adalah 28,8 juta KPM. Penyediaan dan penyaluran beras bansos merupakan hasil kerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog).
Kolaborasi dengan pemda, TNI, Polri, dan masyarakat
Tubagus, dalam kesempatan tersebut, mengatakan bahwa kerja sama juga dijalin dengan berbagai pihak lain, mulai dari pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat.
Salah satu contoh penerapan kolaborasi dengan Polri adalah pembagian sembilan bahan pokok (sembako) di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho yang juga hadir dalam dialog virtual mengatakan, pihaknya turut membantu dalam penyaluran bansos beras dari pemerintah.
Baca Juga: Selain Subsidi Gaji, 4 Bantuan Sosial Ini Juga Cair di Bulan September
Secara rutin, Polres Sukoharjo membagikan beras beserta kebutuhan pelengkap kepada masyarakat yang tengah isolasi mandiri. Kebutuhan pelengkap disediakan dari hasil produksi lokal. Misalnya, sayur dan tanaman obat dari kebun warga serta ikan lele yang diternak di kolam budidaya polsek setempat.
Dengan begitu, produk lokal turut berdaya. Secara tidak langsung, Polres Sukoharjo juga membantu masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan secara mandiri dengan memanfaatkan lahan untuk menanam atau beternak.
Tidak hanya itu, Polres Sukoharjo juga membantu penyaluran bantuan dari pihak swasta kepada masyarakat.
“Tim Bhabinkamtibmas dan Babinsa sangat memahami situasi di lapangan, tentang siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan ini. Karena itu, melalui kolaborasi penyaluran sembako ini dapat disalurkan secara tepat. Saat distribusi, kami juga menggunakan kendaraan roda dua agar dapat menjangkau jalan-jalan kecil yang tidak dapat dimasuki mobil,” ujar Wahyu.
Sementara itu, untuk memastikan bansos tepat sasaran pemerintah juga terus melakukan pemutakhiran, validasi, dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi sumber data penerima bansos.
Baca Juga: Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai yang Cair Juli 2021
Pada kesempatan tersebut, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya berharap upaya tersebut terus dijalankan. Sebab, menurutnya program bansos sangat penting untuk melindungi warga miskin pada masa krisis.
Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bansos dapat menolong masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
Berly berharap, pemerintah dapat memperbanyak program digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Hal itu bisa dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan digital sebagai upaya mengoptimalkan kinerja mereka pelaku UMKM,” ujarnya.
Pada akhir dialog, Tubagus mengatakan kerja sama dari masyarakat juga dibutuhkan. Masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang bansos atau melakukan pelaporan terkait penyaluran bansos lewat situs web https://cekbansos.kemensos.go.id/.