NOVA.id - RUANG ORTU by ASIA, aplikasi digital parenting pertama di Indonesia yang memudahkan orangtua dalam mengasuh dan memantau perkembangan anak-anak mereka, resmi diluncurkan ke publik pada Sabtu (13/8), di Aula Buya Hamka, Al Azhar, Jakarta Selatan.
DEF GHI selaku pengembang aplikasi bersama Alumni Sekolah Islam Al Azhar (ASIA) melalui komunitas ASIA EDU, organisasi yang mengambil peran aktif dengan mengisi posisi sebagai mitra para orangtua dalam implementasi pengasuhan digital ini, melakukan grand launching Ruang ORTU by ASIA.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Yayasan Pesantren Indonesia Al Azhar, organisasi orangtua murid dan guru di sekolah-sekolah Al Azhar, Direktur Utama RSJ Marzoeki Mahdi Bogor, Fidiansjah, serta Ustadz Hamdi Solah Al-Bakry.
"Kami selaku pengembang Ruang ORTU by ASIA, sangat bangga dapat memperkenalkan untuk kali pertama kepada publik, aplikasi yang sangat bermanfaat bagi orangtua dalam pengawasan terhadap anak-anak mereka dalam penggunaan gawai," kata Ketua Umum ASIA Mohammad Ilham Anwar, melalui siaran persnya, Sabtu (13/8), di Jakarta.
Kemudian, Direktur DEF GHI Rafik Ahmad menyatakan, "Dalam perjalanannya, pembangunan, pengembangan, hingga peluncuran aplikasi ini pada hari ini, tak lepas dari campur tangan berbagai pihak.
Oleh karena itu, kami menaruh harapan besar agar aplikasi Ruang ORTU by ASIA dapat terus disosialisasikan di lingkungan sekolah di Indonesia."
Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Imron Rosadi, mengapresiasi dengan diluncurkannya Ruang ORTU by ASIA.
Menurutnya, aplikasi ini layak didukung dengan rekomendasi kebijakan agar dapat diperluas untuk komunitas pendidikan dan orangtua lainnya.
"Kami berharap aplikasi ini dapat digunakan bagi anak-anak usia 11 tahun ke bawah yang di Indonesia yang jumlah bisa mencapai 80 juta orang," jelasnya.
"Oleh karenanya, jika ingin lebih masif lagi, ini harus dibawa ke kebijakan ranah publik yang lebih luas dan tentu saja tidak asal mendukung.
Namun, dengan landasan hukum yang kuat dan dengan dukungan pemerintah, lembaga terkait dan masyarakat," Imron, menambahkan.