Marak Pesepeda di Tengah Pandemi Covid, Dirjen Kemenhub: Mungkin Sepeda Bisa Disuruh Bayar Pajak

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.

“Saya terus terang, sepeda harus diatur, apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati, atau gubernur,” kata Dirjen Budi Setiyadi dalam diskusi virtual di Jakarta, seperti dilansirAntara, Sabtu (27/06).

Budi menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak digerakkan oleh mesin.

Baca Juga: Habiskan 12 Hari Bersepeda Jakarta-Bali, Begini Cara Unik dan Romantis Nirina Zubir untuk Rayakan Anniversary Pernikahan ke-10

Karena masuk dalam kelompok bukan kendaraan bermotor, lanjut dia, pengaturannya berada di pemerintah daerah.

“Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan, DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya,” kata Budi.

Selain itu, menurut dia, pengelompokan angkutan harus direvisi dalam UU Nomor 22/2009 karena semakin beragamnya jenis angkutan, termasuk angkutan listrik, seperti sepeda listrik, skuter, hoverboard, dan lainnya.

Baca Juga: Jalani Hobi Baru, Nikita Mirzani Rela Keluarkan Uang Puluhan Juta Rupiah untuk Beli Sepeda: Barang yang Melekat di Niki Harus Supermahal

PROMOTED CONTENT