Absennya negara dalam melindungi segenap warganya di masa pandemi semakin terlihat pada kelompok minoritas gender dan seksual.
Diskriminasi tetap subur, kelompok transpuan kehilangan mata pencaharian. Alih-alih serius menangani pandemi, kelompok transpuan diperlakukan dengan tidak manusiawi, baik oleh aparat kepolisian dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Elyarumiyati dari JALA PRT mengatakan pemerintah juga tidak berpihak pada Pekerja Rumah Tangga (PRT). RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sudah mangkrak selama 17 tahun karena dianggap tidak berkontribusi untuk menyelamatkan krisis ekonomi.
Baca Juga: Akhirnya Buka Suara, Kaesang Ngaku Dimaki-maki Saat Minta Putus dari Felicia Tissue: Aku Diam Saja
Kondisi PRT yang mayoritas perempuan, menurutnya sudah bertahun-tahun terombang-ambing dalam ketidakpastian kerja dan tidak ada perlindungan hukum dari negara.
Jam kerja yang tidak pasti, upah yang tidak manusiawi, kekerasan dari majikan baik secara verbal maupun seksual kerap dialami oleh pekerja rumah tangga.
“Sebanyak 4,2 juta PRT adalah perempuan penopang ekonomi keluarga. Mereka bekerja di situasi yang tidak layak, eksploitatif dan rawan perbudakan modern,” katanya.
Nurcahyani Eva dari Lingkar Studi Feminis mengatakan sepanjang pandemi masih banyak kesehatan perempuan yang tidak dijamin.
Perempuan juga harus mengalami beban pekerjaan ganda baik profesional maupun domestik.
Dalam lingkup pendidikan kampus, Eva menambahkan masih banyak kasus kekerasan yang diabaikan dan tidak ditangani secara perspektif korban.
“Maka dari itu, kita sebagai anak muda juga perlu menyuarakan aspirasi untuk mewakili para perempuan dan gerakan akar rumput. Kita ingin pemerintah meratifikasi konvensi ILO dan pengesahan RUU PKS,” ujar Eva.
Baca Juga: Hapus Foto Sang Kekasih, Glenca Chysara Dikabarkan Cinlok dengan Ikbal Fauzi Gara-Gara Unggahan Ini