NOVA.id – Munculnya varian baru virus corona yang ditemukan di beberapa negara perlu diwaspadai. Hal ini mengingat Indonesia sudah membuka pintu untuk pendatang dari luar negeri, meski secara terbatas.
Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah menyiapkan dua langkah antisipasi. Pertama, pengetatan “pintu masuk” ke Indonesia. Kedua, percepatan vaksinasi.
“Munculnya varian baru bisa melalui dua cara, yakni dibawa pelaku perjalanan dan melalui mutasi,” ujarnya dalam Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPC PEN, menurut keterangan tertulis, Jumat (5/11/2021).
Pada langkah pertama, kata Nadia, pendatang dari luar negeri diwajibkan sudah menerima vaksin dengan dosis lengkap minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Selain itu, pendatang juga wajib menunjukkan hasil negatif tes swab polymerase chain reaction (PCR) yang diambil maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan.
Setibanya di Indonesia, pendatang juga diwajibkan untuk karantina selama tiga hari. Pada hari pertama akan dilakukan entry test. Setelah masa karantina selesai, pendatang diwajibkan melakukan exit test.
“Indonesia juga membatasi negara yang warganya bisa masuk ke Indonesia, yaitu hanya negara Level 1 dan 2 dengan tingkat positivity rate 5 persen,” jelas Nadia.
Baca Juga: Dukung Penanganan Pandemi, Kemenkes Terima Donasi Veklury dari Gilead Sciences
Di dalam negeri, lanjut Nadia, percepatan vaksinasi dan pemantauan terus dilakukan untuk mencegah perkembangan virus.
Saat ini, menurut Nadia, sudah hampir 200 juta dosis vaksin disuntikkan di Indonesia dengan cakupan sekitar 57 persen dari sasaran vaksinasi. Namun, cakupan itu belum cukup karena menurut syarat terciptanya herd immunity diperlukan 70 persen populasi tervaksinasi. Tantangan lainnya, target vaksinasi di kelompok rentan masih belum tercapai.
Menurut Nadia, literasi vaksinasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama karena ada rencana Covid-19 akan diturunkan statusnya menjadi endemi.
“Upaya pengendalian pandemi butuh kepatuhan, dukungan, kesadaran masyarakat. Kebijakan gas dan rem, yaitu membuka dan mengetatkan peraturan diberlakukan di banyak negara dengan kearifan lokal masing-masing negara, tidak hanya di Indonesia. Jadi, upaya yang dilakukan adalah upaya bersama,” ujarnya.
Jangan hanya berfokus pada herd immunity