Lalu dari sisi ekologis, Tulus melihat adanya ketidakadilan dari efek buruk terhadap lingkungan.
"Dari sisi ekologis, bbm bersubsidi adalah bentuk ketidakadilan ekologis."
"Sebab yang berhak atas subsidi energi adalah energi baru terbarukan, bukan energi fosil seperti BBM, apalagi BBM dengan kadar oktan yang rendah," sambungnya.
Tulus meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan transportasi publik untuk menekan polusi di Ibu Kota.
"Agar pemerintah mengembangkan transportasi umum yang baik, nyaman, murah."
"Sehingga ketika terjadi migrasi dari pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum masal, akan menekan tingkat polusi di kota kota besar, khususnya Jakarta," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan agar masyarakat beralih ke kendaraan yang lebih eco-friendly.
"Harus ada kebijakan berupa insentif dan disinsentif bagi warga. Sebagai contoh, bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, maka bisa dikenakan tarif parkir progresif dan lebih mahal."
"Hal ini sudah mulai diujicobakan di Jakarta. Daerah lain bisa menerapkan hal yang sama," tandasnya.
Baca Juga: Per 1 Januari 2023, Pemerintah Larang Penjualan BBM RON 88 dan 89
Dapatkan pembahasan yang lebih lengkap dan mendalam di Tabloid NOVA.
Yuk, langsung langganan bebas repot di Grid Store.(*)