Akhirnya mereka terperangkap dalam sindikat, yakni menjadi pekerja migran tanpa prosedur atau illegal.
Diakui perempuan yang menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah ini, sindikat masih merajalela karena penegakan hukum yang belum cukup baik terkait perdagangan manusia.
Perlu kemauan besar terutama dari pemerintah, karena pemerintah merupakan stakeholder utama yang memiliki SDM dari pusat hingga daerah.
Memang, Indonesia memiliki aturan hukum yang lengkap, mulai dari Undang-undang Hak Asasi manusia (HAM) hingga UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Sayangnya dalam pandangan Nukila, aturan yang bagus tanpa diikuti dengan eksekusi di lapangan, tak ada artinya.
Menurut Nukila, tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Misalnya pemerintah harus tahu, mana daerah yang paling miskin karena biasanya dari kantong-kantong kemiskinan ini, banyak pekerja illegal yang muncul, karena sulitnya mendapat pekerjaan.
Baca Juga: Singapore Management University Dukung Perempuan Berdaya Ekonomi di Momen IWD 2023
"Pemerintah tidak bisa melakukan ini sendiri. Karena itu harus melibatkan masyarat sipil. Sayangnya selama ini masyarakat sipil selalu dianggap nomor dua. Padahal dengan Kerjasama dengan masyarakat sipil, maka bisa dilakukan pelatihan, monitoring hingga evaluasi,” jelas perempuan yang juga menyelesaikan studi Hukum di Universitas Groningen, Belanda.
Saat ini Nukila sedang fokus terutama pembebasan para pekerja migran yang masih terperangkap di Malaysia, hingga Hongkong.
“Jadi mereka ditahan dokumen sama majikan, jadi mereka enggak bisa pulang ke Indonesia. Jadi KBRI harus lakukan sesuatu untuk para pekerja migran ini. Mereka butuh bantuan kita,” tukasnya.
Untuk meminimalisir pekerja migran, perlu langkah-langkah khusus yang dilakukan pemerintah.
Seperti memberikan pelatihan sekaligus pemberian modal usaha agar para perempuan-perempuan ini bisa berdaya dan menghasilkan uang.
Jika mereka tetap dibiarkan dalam lingkaran kemiskinan, maka pilihan yang mudah yaitu menjadi pekerja migran, meski taruhannya adalah nyawa di negeri orang.
Karena melihat masalah-masalah seperti ini terjadi diberbagai kota, provinsi di Indonesia, bagi Nukila, penyelesaian terbaik adalah memberikan akses pendidikan yang layak pada setiap perempuan sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak.
“Kalau perempuan mendapatkan akses Pendidikan yang baik, maka dia akan mencetak generasi masa depan yang lebih baik. Atau bahasa saya, perempuan tersebut menjadi champion bagi anak-anaknya,” tutup Nukila. (*)