NOVA.ID - Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), menyelenggarakan program pelatihan mengenai promosi bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak di Indonesia.
Pelatihan yang dilaksanakan tiga hari pada 20-22 September di Bali ini mendapat dukungan dari Pemerintah Jepang.
Pelatihan ini merupakan pelatihan gabungan pertama yang diselenggarakan oleh ILO dan UNDP yang menyasar perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur elektronik yang beroperasi di Indonesia.
Khususnya perusahaan-perusahaan yang merupakan bagian dari rantai pasokan global di industri tersebut.
Sektor elektronik telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Industri elektronik Indonesia pun telah berkontribusi terhadap pasar domestik yang menguntungkan dan rantai pasokan regional yang kuat.
Program pelatihan ini memperkenalkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs) yang mencakup uji tuntas hak asasi manusia (HRDD), dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan Panduan Fasilitasi Pelatihan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia UNDP dan penilaian konteks mengenai praktik bisnis yang bertanggung jawab di Indonesia dan perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia.
Pelatihan ini juga mencakup hak-hak pekerja, dengan fokus pada pekerjaan yang layak yang menyasar perusahaan-perusahaan manufaktur elektronik yang terkait dengan Jepang.
Hal ini berdasarkan Deklarasi Prinsip Tripartit ILO mengenai Perusahaan Multinasional (MNEs) dan Kebijakan Sosial serta studi ILO mengenai industri elektronik di Indonesia dan integrasinya ke dalam rantai pasokan global.
Potensi penciptaan lapangan kerja di sektor elektronik akan menjadi kunci di masa depan seiring dengan upaya Indonesia untuk memanfaatkan potensi bonus demografi yang akan terjadi, yang akan menyebabkan jumlah penduduk usia produktif (bekerja) melebihi penduduk di luar usia produktif.
Promosi pekerjaan yang layak dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, yang didukung oleh kerangka normatif standar ketenagakerjaan internasional, penting untuk meningkatkan praktik berkelanjutan di dunia kerja.
Baca Juga: ILO Sebut 255 Juta Pekerjaan Penuh Waktu Hilang Akibat Pandemi Covid-19