Selain mendukung sektor swasta dengan prinsip-prinsip panduan internasional dan kepekaan terhadap konsep bisnis yang bertanggung jawab, pelatihan ini juga bertujuan untuk membekali perusahaan dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab, menciptakan peluang pembelajaran sejawat untuk mengatasi tantangan dan menemukan solusi dalam mempromosikan dan menghormati hak asasi manusia dalam operasional serta rantai pasokan mereka.
Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, menyatakan bahwa program pelatihan ini akan berkontribusi tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas sektor swasta Indonesia mengenai praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak di seluruh rantai pasokan mereka, namun juga akan meningkatkan kontribusi terhadap kepatuhan standar dan daya saing yang mengarah pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan No. 8 tentang Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Pekerjaan Layak untuk Semua.
“Perusahaan adalah mesin perekonomian. Penerapan standar internasional mengenai bisnis yang bertanggung jawab menjadi hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Dengan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pekerjaan yang layak, perusahaan dapat mendorong perubahan positif dalam skala besar dalam operasi dan rantai pasokan mereka. Karenanya, ILO bekerja sama dengan badan-badan PBB terkait untuk terus mempromosikan instrumen-instrumen utama yang menguraikan bagaimana perusahaan dapat bertindak secara bertanggung jawab,” katanya.
Lebih lanjut, Sujala Pant, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, mengakui bahwa keikutsertaan perusahaan-perusahaan yang memiliki inisiatif bisnis yang bertanggung jawab termasuk dalam pelatihan uji tuntas hak asasi manusia (HRDD) menggambarkan semakin besarnya kesadaran dan komitmen dunia usaha di kalangan perusahaan di Indonesia untuk mendukung Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan.
“Melaksanakan HRDD merupakan salah satu cara perusahaan menunjukkan komitmennya dalam menghormati hak pekerja, konsumen dan masyarakat. Dengan mengidentifikasi potensi kerugian yang dapat ditimbulkan, perusahaan dapat menghilangkan hambatan yang mungkin menghalangi perempuan untuk mendapatkan manfaat yang setara dari peluang ekonomi; perusahaan juga dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Ketika perusahaan mendorong pendekatan hak asasi manusia yang proaktif dalam operasi dan rantai pasokan mereka, mereka berkontribusi terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua orang,” katanya.
Program pelatihan ini menerapkan pendekatan partisipatif dan aktif serta pendekatan pembelajaran, menggabungkan presentasi/ceramah singkat, studi kasus, permainan peran, dan kerja kelompok serta sesi tanya jawab, selain sesi bimbingan tertutup secara daring untuk masing-masing perusahaan terpilih. (*)