Kualitas dan produksi UMKM harus ditingkatkan agar bisa mendapat investasi.
Selain itu, Muhaimin juga mengungkapkan bahwa skala prioritas perlu dikaji sebagai landasan pembangunan.
"Yang penting bukan infrastruktur atau SDM dulu, tapi yang penting adalah untuk membaca skala prioritas. Banyak projek yang ambisius seperti IKN, kalau hanya mengandalkan APBN bisa mencapai Rp500 T. Sementara 3% dari anggaran IKN bisa dipakai untuk pembangunan sekolah di Kalimantan," ujarnya.
Menyinggung masalah instrumen fiskal, Muhaimin justru mengungkap pemerintah bisa membangun 40 kota selevel dengan Jakarta.
Menurutnya, pembangunan perkotaan harus merata, minimal harus dibangun 40 kota baru se-level Jakarta dengan sarana dan prasarana yang memadai. Fiskal yang disediakan, diratakan secara adil pada masing-masing perkotaan. Libatkan investasi swasta untuk membangun perkotaan.
Namun, saat ditanya realisasinya dalam 5 tahun, Muhaimin mengungkapkan kemungkinannya.
"Seperti Jakarta maksudnya standard upaya seperti Jakarta. Kota-kota potensial disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan, contohnya Pontianak hanya Rp1 T /tahun, sementara APBN kita cukup untuk meningkatkan jasa seperti infrastruktur," imbuhnya,
Muhaimin juga senada dengan ide Gibran untuk mengentaskan stunting, namun dirinya menambahkan lebih lanjut lagi gagasannya mengenai infrastruktur sosial.
"Infrastruktur yang disampaikan Gibran perlu sediakan, tapi infrastruktur sosial/kerakyatan bisa melibatkan semua pihak untuk memberikan solusi. Contohnya, semua penyelenggara pendidikan bisa dibebaskan pajaknya supaya pendidikan bisa terjangkau. Infrastruktur sosial tercapai dengan pemerintah yang memberikan fasilitas yang memadai," bebernya.
Seperti taglinenya, 'slepet' merupakan salah satu strategi Anies dan Imin dalam melakukan percepatan termasuk dalam hal perdagangan.
"Diplomasi sebagai pemasaran itu normatif. Yang penting adalah menyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar yang tangguh. Diplomasi pemasaran yang ekspansif perlu kita miliki. Selama ini masih politik dan normatif. Kita bisa hadir di pasar global kalau kualitas produk nasional baik. Tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur untuk meningkatkan kualitas standar," ujarnya.
Setelah ini, debat selanjutnya merupakan debat antar capres (calon presiden) yang akan dilaksanakan pada 7 Januari 2024 mendatang.
Debat ketiga Capres ini akan mengusung tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Geopolitik. (*)