Muhaimin Iskandar Janjikan Pemberantasan Pinjol dan Judi Online hingga Literasi Digital UMKM

By Tiur Kartikawati Renata Sari, Minggu, 24 Desember 2023 | 20:03 WIB
Visi dan misi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. (Instagram @aniesbaswedan)

NOVA.id - Debat ketiga calon wakil presiden (cawapres) berlangsung pada Jumat, (22/12) di JCC, Jakarta.

Tema debat kedua yang didiskusikan adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD unjuk gagasan dan wawasan terkait tema tersebut.

Sebelum melakukan debat, ketiganya diberikan waktu untuk menyampaikan visi, misi, dan program masing-masing bersama pasangan capresnya.

Adapun visi dari Anies dan Muhaimin adalah sebagai berikut:

"Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global".

Saat mulai berdebat, Mahfud MD mendapatkan pertanyaan dari panelis mengenai sektor ekonomi.

Menanggapi jawaban utama, Muhaimin mengungkap bahwa dirinya akan melakukan pemberantasan pinjol dan judi online, pemerintah perlu turun tangan untuk meningkatkan kemampuan masuk ke dunia digital, melalui literasi digital untuk UMKM, kemampuan pemasaran untuk keberlangsungan UMKM, dan juga meningkatkan akses internet.

Sedangkan dari segi investasi, saat ditanya panelis tentang strategi pasangan capres dan cawapres dalam meningkatkan investasi dan UMKM, Muhaimin mengatakan hal berikut.

Dirinya mengungkap pemerintah harus meningkatkan kepercayaan kepada negeri melalui kepastian hukum dan politik untuk kestabilan usaha.

Investasi harus terbuka, jangan hanya menumpuk di sektor yang padat modal, tapi juga untuk sektor-sektor padat karya.

Baca Juga: Jangan Asal Pilih! Ini Cara Cek Riwayat Hidup Caleg di Link KPU

Kualitas dan produksi UMKM harus ditingkatkan agar bisa mendapat investasi.

Selain itu, Muhaimin juga mengungkapkan bahwa skala prioritas perlu dikaji sebagai landasan pembangunan.

"Yang penting bukan infrastruktur atau SDM dulu, tapi yang penting adalah untuk membaca skala prioritas. Banyak projek yang ambisius seperti IKN, kalau hanya mengandalkan APBN bisa mencapai Rp500 T. Sementara 3% dari anggaran IKN bisa dipakai untuk pembangunan sekolah di Kalimantan," ujarnya.

Menyinggung masalah instrumen fiskal, Muhaimin justru mengungkap pemerintah bisa membangun 40 kota selevel dengan Jakarta.

Menurutnya, pembangunan perkotaan harus merata, minimal harus dibangun 40 kota baru se-level Jakarta dengan sarana dan prasarana yang memadai. Fiskal yang disediakan, diratakan secara adil pada masing-masing perkotaan. Libatkan investasi swasta untuk membangun perkotaan.

Namun, saat ditanya realisasinya dalam 5 tahun, Muhaimin mengungkapkan kemungkinannya.

"Seperti Jakarta maksudnya standard upaya seperti Jakarta. Kota-kota potensial disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan, contohnya Pontianak hanya Rp1 T /tahun, sementara APBN kita cukup untuk meningkatkan jasa seperti infrastruktur," imbuhnya,

Muhaimin juga senada dengan ide Gibran untuk mengentaskan stunting, namun dirinya menambahkan lebih lanjut lagi gagasannya mengenai infrastruktur sosial.

"Infrastruktur yang disampaikan Gibran perlu sediakan, tapi infrastruktur sosial/kerakyatan bisa melibatkan semua pihak untuk memberikan solusi. Contohnya, semua penyelenggara pendidikan bisa dibebaskan pajaknya supaya pendidikan bisa terjangkau. Infrastruktur sosial tercapai dengan pemerintah yang memberikan fasilitas yang memadai," bebernya.

Seperti taglinenya, 'slepet' merupakan salah satu strategi Anies dan Imin dalam melakukan percepatan termasuk dalam hal perdagangan.

"Diplomasi sebagai pemasaran itu normatif. Yang penting adalah menyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar yang tangguh. Diplomasi pemasaran yang ekspansif perlu kita miliki. Selama ini masih politik dan normatif. Kita bisa hadir di pasar global kalau kualitas produk nasional baik. Tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur untuk meningkatkan kualitas standar," ujarnya.

Setelah ini, debat selanjutnya merupakan debat antar capres (calon presiden) yang akan dilaksanakan pada 7 Januari 2024 mendatang.

Debat ketiga Capres ini akan mengusung tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Geopolitik. (*)