Sedangkan untuk masalah investasi dan juga UMKM di Indonesia, Mahfud memberikan kritik terhadap jawaban Muhaimin.
Menurutnya, di lapangan, investasi sulit. Prosedur bertele-tele, ada konflik kepentingan. Ada urusan yang harusnya untuk rakyat, dihabiskan untuk birokrasi dan tidak ada yang sisa untuk rakyat. Misalnya, untuk mendapatkan izin UMKM sangat mahal.
Saat pertanyaan untuk Gibran mengenai pembangunan infrastruktur fisik atau SDM dan ekonomi rakyat, Mahfud juga memberikan tanggapan berikut.
"Harus kita lanjutkan IKN, tapi sejauh ini yang kita tahu, tidak ada satupun investor yang masuk, coba sebutkan investor mana yang masuk ke IKN?" tanya Mahfud.
Soal pembangunan 40 kota selevel Jakarta yang disebut Muhaimin, Mahfud lantas menanyakan hal berikut.
"Pembangunan 40 kota seperti Jakarta itu apakah bisa dilakukan dalam 5 tahun? IKN saja investasi baru level janji, belum dilaksanakan. Bagaimana pembiayaannya? Apakah lewat APBN, APBD, atau dari lembaga apa?" tanyanya.
Masalah infrastruktur sosial, Mahfud berharap bahwa program tersebut nantinya tidak membebani APBD.
Menurutnya, jawaban Gibran tidak menjawab pertanyaan panelis.
Mahfud mengungkap bahwa pertanyaan tentang penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah tidak terjawab, yang dijawab tentang infrastruktur fisik.
Pendanaan infrastruktur fisik masih bisa didapat dari APBN dan APBD, tapi ada masalah pendanaan untuk infrastruktur sosial.
Terakhir, Mahfud mengungkapkan strategi perdagangan agar produk Indonesia lebih mendobrak pasar internasional.
Dirinya mengungkap ada 3 strategi: