"Melaksanakan imunisasi merupakan kewajiban kita dalam mensejahterakan anak Indonesia, sesuai dengan hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia tahun 1990, yaitu hak untuk dilindungi," tegas Ketua PP Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP-IDAI), Dr. Badriul Hegar, Ph.D, Sp.A (K),
Namun, pemikiran yang keliru tentang imunisasi beberapa tahun terakhir ini dipandang dapat mengganggu kemajuan program imunisasi di Indonesia. Pemikiran keliru mengenai imunisasi (miskonsepsi) yang sering muncul antara lain isu vaksin tidak halal karena menggunakan media yang tidak sesuai syariat, efek samping karena mengandung zat-zat yang berbahaya, isu konspirasi dari negara barat untuk memperbodoh dan meracuni penduduk negara berkembang, serta adanya bisnis besar di balik program imunisasi.
Untuk menjelaskan masalah ini, dibutuhkan informasi sehingga masyarakat mendukung sepenuhnya program imunisasi. "Orangtua harus fokus kepada penyakitnya, dan bukan efek samping yang pada umumnya ringan. Masyarakat juga perlu lebih cermat dan berhati-hati dalam menyikapi berbagai informasi terkait imunisasi," ujar Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A (K), Ketua Satgas Imunisasi IDAI, Ketua ITAGI dan Ketua KOMNAS PP KIPI Depkes. Di samping itu, "Vaksin-vaksin yang dipergunakan dalam program imunisasi nasional aman dan telah mendapat izin dari MUI," tegas Drs. H. Aminuddin Yakub, MA, anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Sejatinya, masyarakat tidak perlu ragu akan keamanan dan manfaat imunisasi. Saat ini, 194 negara di
seluruh dunia melaksanakan dan yakin bahwa imunisasi aman dan bermanfaat mencegah wabah, sakit
berat, cacat, dan kematian pada bayi dan balita. Bahkan, negara-negara industri dengan tingkat sosial
ekonomi yang tinggi masih terus melaksanakan program imunisasi. Termasuk, negara-negara yang
mayoritas penduduk beragama Islam, dengan cakupan imunisasi lebih dari 85 persen. Sehingga tampak
anak di negara industri lebih sehat daripada anak yang berada di negara berkembang. "Pencegahan
penyakit melalui imunisasi merupakan investasi kesehatan untuk masa depan. Sebaiknya, semua bayi
dan balita diimunisasi secara lengkap," kata Sri Rezeki.
Data Kemenkes tahun 2011 menunjukkan, imunisasi dasar rutin pemerintah bersama dengan seluruh anggota IDAI dan IDI dibantu oleh IBI dan PPNI telah berhasil memberikan imunisasi kepada sekitar 4,5 juta (4.485.000) anak usia 0-1 tahun (vaksin yang diberikan berupa BCG satu kali, polio empat kali, DPT/HB tiga kali dan campak pada usia 9 bulan satu kali). Demikian juga imunisasi yang pada anak usia sekolah yang disebut BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah), tahun lalu telah berhasil memberikan imunisasi pada 12.162.157 (88,2%) anak sekolah (kelas satu sampai tiga).
"Untuk mengurangi anak-anak yang rentan di masyarakat, Kemenkes telah menyelenggarakan pencanangan kampanye pemberian imunisasi tambahan campak dan polio, dalam 3 fase sejak tahun 2009 di 3 Provinsi, 2010 di 11 Provinsi dan pada tahun 2011 dimulai tanggal 18 Oktober, kepada balita di 17 Provinsi," papar Dr. H. Andi Muhadir, MPH, Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Kemenkes RI.
Upaya meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dokter anak secara kontinyu juga dilakukan Satgas Imunisasi PP-IDAI. "Setiap tahun, Satgas Imunisasi menyelenggarakan simposium, yang tahun ini telah memasuki tahun ketiga," ujar DR. Dr. Hanifah Oswari, Sp.A (K), Ketua Panitia Penyelenggara Simposium Imunisasi IDAI ke-3 yang juga Anggota Satgas Imunisasi, saat Seminar Media "Menjawab Pemikiran yang Keliru Terhadap Program Imunisasi," Selasa (10/7).
IDAI sendiri selalu membantu pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak dalam upaya menurunkan kejadian penyakit dan mencegah kematian pada anak. "Kami menghimbau kepada para profesional kesehatan seperti dokter anak, dokter umum, dan bidan, agar memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi. Begitu pula perlu diinformasikan bahwa vaksin yang tersedia saat ini aman, telah melalui tahapan uji klinik, dan mendapat ijin edar BPOM. Vaksin yang dipakai oleh program imunisasi juga telah memperoleh pengakuan dari Badan International WHO dan lolos PQ (prakualifikasi)," tambah Badriul.
Hasto