"Suparman Marzuki (membelakangi kamera) siap mendorong Pemerintah untuk segera mematuhi putusan hakim "
Februari 2008 silam, kan, heboh di website IPB yang merilis hasil penelitian terhadap susu formula yang mengandung bakteri sakazakii. YLKI, Komnas Anak, dan Yayasan Ibu Peduli menuntut merek susu yang terkontaminasi bakteri itu dibuka. Bahkan, ibu-ibu dari Yayasan Ibu Peduli, sampai berdemo di Bundaran HI. Tapi Menkes, IPB, maupun BPOM tetap tak mau membuka. Bahkan Menkes sempat menilai penelitian itu tidak valid.
Saya merasa, pihak Menkes maupun BPOM menutup-nutupi dengan cara melakukan penelitian yang sama di tahun 2008, dimana hasilnya tidak ada bakteri sakazakii yang dihebohkan itu. Lho, yang dipermasalahkan, kan, penelitian susu yang beredar di tahun 2003-2006, bukan yang beredar di tahun 2008.
Karena saya konsen sebagai pengacara publik dan konsumen, juga kebetulan dua anak saya, Ephraim (2004) dan Jethro (2006) lahir di periode itu, saya mengajukan atas nama anak-anak saya yang mengonsumsi susu formula.
Ada upaya damai saat sidang berlangsung?
Pihak IPB dan BPOM minta daftar susu yang dikonsumsi anak saya, mereka menawarkan untuk mengecek, apakah susu anak saya masuk ke daftar susu yang mengandung bakteri atau tidak. Tapi saya tolak.
Sebagai pengacara publik, Anda banyak menggugat yang tidak ada nilai "materinya". Apa untungnya?
Banyak orang bilang saya ini bodoh, kurang kerjaan. Bukan bermaksud sombong, ya, pekerjaan saya banyak. Saya berpartner membuka kantor pengacara. Karyawan saya ada 20, ada 15 pengacara kami yang menangani berbagai kasus dan menjadi konsultan perusahaan. Ini bentuk rasa syukur kami yang diberi rezeki berlimpah. Kami di sini tidak hanya mengejar uang semata. Harus ada pekerjaan sosial yang kami wujudkan dalam menangani perkara-perkara perlindungan konsumen.
Tapi, kok, Anda sendiri yang menggugat, bukan konsumen lain yang dirugikan?
Itu masalahnya. Tak banyak konsumen yang dirugikan mau menggugat. Makanya, saya mengajukan diri sebagai penggugat karena saya memang mencintai soal ini. Dalam beberapa kasus, saya memang selaku penggugat. Misalnya kasus susu, kasus kenaikan tarif parkir, dan kasus delay pesawat.
(Sejak tahun 2000, David, entah atas nama sendiri maupun mewakili kliennya, mulai aktif menggugat kebijakan publik. Dari kenaikan tarif parkir, kegagalan transfer bank, susu tercemar bakteri, ganti rugi keterlambatan penerbangan, mobil hilang di lokasi parkir, hilangnya pasal tembakau dalam UU Kesehatan, anak yang terjeblos di eskalator, hingga kasus kontroversial Lambang Garuda di kaus Timnas.)
Sukrisna / bersambung
Foto-Foto: Sukrisna