""
Nah, saat ini pemerintah sudah memulai langkah awal dengan memberlakukan KTP Online. Cara ini memang baru sekadar sebagai catatan kependudukan. Artinya, dengan pemberlakuan KTP Online, satu warga hanya tercatat dalam satu data. Sehingga akan memudahkan pemerintah untuk mengetahui statistik warganya.
Lewat server yang dimiliki, pemerintah tak perlu melakukan pendataan ulang ke warga jika ingin melakukan pemilihan umum. Mereka pun akan mudah menentukan DPT (Daftar Pemilih Tetap).
Selanjutnya, KTP Online juga memudahkan pihak kepolisian. Polisi di mana pun berada, akan dengan mudah melihat rekam jejak warga yang melakukan tindakan kejahatan. Misalnya, jika ia menangkap seorang residivis, ia bisa melihat "catatan" kejahatan yang pernah dilakukan sepanjang hidupnya, di mana pun kejahatan itu dilakukan.
Tak hanya lebih memudahkan soal menangani kejahatan, polisi juga lebih diuntungkan saat warga mengurus SIM atau SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Mereka tak perlu mengisi data warga. Pemohon tinggal menyerahkan KTP, maka semua data yang diperlukan sudah tersedia. Mereka cukup mengisi nomor induk pemohon, dan data pemohon muncul dengan sendirinya.