Jokowi Mengaku Pusing

By nova.id, Selasa, 21 Januari 2014 | 10:04 WIB
Jokowi Mengaku Pusing (nova.id)

Jokowi Mengaku Pusing (nova.id)

"Jokowi (Foto: Icha) "

Gubernur DKI Joko Widodo pusing. Hal itu dia lontarkan sesaat sebelum mengikuti rapat bersama Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Sekjen Kementerian PU Agus Wijanarko di Posko Pengamatan Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1) pagi kemarin.

"Pusing saya ngebahas ini ( banjir, Red)," ucap Jokowi dengan nada berseloroh kepada Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan dan pejabat lainnya sebelum memulai pertemuan.

Ucapan Jokowi langsung disambut tawa pejabat lainnya yang hadir dalam pertemuan itu. Selain menteri dan gubernur, hadir juga Kepala Kepala Wilayah Sungai Besar Ciliwung-Cisadane

T Iskandar, dan Sekjen Kementeria PU Agus Wijanarko, Wali Kota Bogor Diani Budiarto, Bupati Bogor H Rachmat Yasin, Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad, dan pejabat dari Pemkot Tangerang.

Pertemuan berlangsung secara tertutup. Sejumlah wartawan mencoba mencuri kesempatan untuk mendengar isi pertemuan lewat kaca jendela di pos tersebut. Hujan turun dengan intensitas sedang di kawasan Katulampa, Bogor Timur saat pertemuan itu. Debit air ciliwung terpantau di menara bendung katulampa setinggi 70 centimeter atau siaga 4.

Walaupun mengaku pusing, Joko Widodo optimistis dapat menyelesaikan masalah banjir. Keyakinan ini karena dia mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Banten dan Pemerintah Pusat. "Ini (pembangunan bendungan, Red) akan mengurangi air yang masuk ke Jakarta sekitar 40 persen," ujar Jokowi, nama sapaan Joko Widodo usai mengikuti rapat tersebut.

Jokowi menambahkan, penanggulangan banjir di Jakarta akan lebih masif dengan adanya normalisasi sungai dan waduk yang ada di Ibu Kota. "Tetapi nanti apabila normalisasi sungai, waduk dilakukan, insya Allah akan bisa mengurangi banjir dan di Jakarta," kata Jokowi.

Dari hasil rapat koordinasi pagi ini, ada tiga pendekatan, yaitu pendekatan struktural, non-struktural dan pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan struktural, menurut Ahmad Heryawan, dengan membangun waduk yakni di Sukamahi di Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, satu lagi di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kemudian, membuat sodetan di Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur dan ke Kali Cisadane, revitalisasi situ-situ sebelum ke Jakarta dan normalisasi Ciliwung dan Cisadane. Ditambah juga oleh konvervasi Ciliwung-Cisadane dan lain-lain.

Ada pun langkah non-struktural, yaitu akan dibuat penghijauan di daerah aliran sungari, dengan memberi jarak 20 meter terhadap pemukiman warga serta penertiban sungai Ciliwung.

Kemudian ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanganan sampah berbasis masyarakat, gerakan Ciliwung bersih, gerakan menanam 1 miliar pohon di daerah aliran Ciliwung dan Cisadane.

Untuk kesepakatan non-struktural maupun pemberdayaan masyarakat akan menjadi otoritas  sepenuhnya Pemerintah Daerah masing-masing, yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Di bagian lain, Joko Widodo menegaskan tidak dapat disalahkan terkait keterlambatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Menurutnya, kewenangan modifikasi cuaca tersebut ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  "Yang melakukan itu siapa? Kewenangananya ada di BNPB," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan setiap institusi memiliki anggaran masing-masing yang telah ditentukan peruntukannya. Apabila dana BNPB kurang, tentu Pemprov DKI yang akan menambal kekurangan tersebut.

"Di sana juga kan ada anggaran, di sini juga ada anggaran. Di sini dipakai kalau di sana kurang. Wong di sana ada anggaran kok," ucap Jokowi.

Yang menjadi masalah, Jokowi menambahkan, hingga kini dana yang tujuannya digunakan untuk penanggulangan banjir masih tertahan lantaran APBD tahun 2014 tidak kunjung disahkan DPRD DKI. "Kalau kami ini (APBD) kalau sudah digedok baru bisa dipakai," kata Jokowi.

Prosedur penggunaan teknologi modifikasi cuaca oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) baru bisa digunakan apabila kuncinya, yaitu surat Siaga Darurat Banjir sudah diputuskan Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur.

Surat Siaga Darurat Banjir baru ditandatangani Jokowi pada tanggal 15 Januari 2014. Sementara, BPPT telah mengimbau agar surat tersebut ditandatangani sejak tanggal 1 Desember 2013 tahun lalu.

Pernyataan Jokowi ini sekaligus menanggapi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Fraksi Golkar, Priya Ramadhani yang mengatakan, Pemprov DKI belum optimal menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. "Masih belum optimal, ya hujan itu kan sudah diprediksi dari tahun lalu," ujar Priya.

Rachmat Tribun