Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyatakan, angka kemiskinan di Jakarta tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Meski demikian, menurunnya angka kemiskinan bukan disebabkan kinerja pemerintah dalam hal penyerapan anggaran, melainkan lebih kepada banyak terciptanya lapangan pekerjaan di sektor informal. "Angka kemiskinan menurun karena lapangan kerja terbuka luas. Hanya sayangnya masih kebanyakan di sektor informal yang masih berperan. Informal kita kan kuat. Seharusnya, sektor-sektor formal digenjot juga supaya penyerapan APBD lebih cepat lagi," kata Kepala BPS DKI Jakarta Nyoto Widodo di kantornya, Kamis (1/10/2015). Berdasarkan data yang dilansir BPS DKI, penurunan angka kemiskinan di Jakarta tahun ini mengacu pada jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 yang mereka sebut hanya 398.920 jiwa atau setara 3,93 persen dari total jumlah penduduk di DKI Jakarta. Jumlah tersebut lebih kecil 0,16 persen dari jumlah penduduk miskin pada September 2014 yang masih mencapai 412.790 jiwa atau setara 4,09 persen dari total jumlah penduduk.
Baca juga: Wow, Mantan Manajer Resor Raup Rp1 Juta Per Hari Sejak Jadi Supir Gojek Nyoto menyebut sejumlah usaha informal yang ia sebut berhasil mengurangi angka kemiskinan, yakni bisnis di bidang makanan dan layanan ojek aplikasi. "Kuliner itu kan enggak pernah sepi di Jakarta, termasuk itu (ojek aplikasi). Walaupun katanya dimasalahkan, secara ekonomi itu meng-generate pertumbuhan ekonomi. Berapa banyak orang yang tertampung di Gojek, GrabBike, Uber," ujar dia. Nyoto menekankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih menggenjot penyerapan anggaran pada triwulan terakhir tahun ini. Sebab, kata dia, penyerapan anggaran sangat membantu pertumbuhan ekonomi. "Jadi, belanja pemerintah itu memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teorinya begitu. Di samping belanja masyarakat, belanja pemerintah juga. Kalau sekarang penyerapan anggaran Pemerintah DKI rendah, pertumbuhannya tidak akan meningkat dengan cepat," ucap Nyoto.
Alsadad Rudi