Heboh! Baju Dinas Anggota DPRD Tangerang Berbahan Louis Vuitton

NOVA.id - Anggaran bahan pakaian untuk anggota DPRD Kota Tangerang meningkat di tahun ini. 

Dibandingkan anggaran tahun 2020, pada tahun 2021 anggaran tersebut naik dua kali lipat.

Dilansir dari Kompas.com, situs https://lpse.tangerangkota.go.id/ menuliskan anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp 675 juta. 

Baca Juga: Heboh Tren Ikoy-ikoyan Arief Muhammad, Ini Arti dan Cara Mainnya

Kabarnya pun bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang dari merk ternama, lho Shabat NOVA? 

Kira-kira beneran ngga,ya?

Ternyata Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) menyatakan ada 4 merek pakaian yang rencananya akan digunakan.

Baca Juga: Geger Nagita Slavina Bagi Hampers Mewah, Dari Uang hingga iPhone Terbaru

Anggota DPRD nantinya akan mengenakan baju dinas dengan bahan tersebut pada tahun 2021.

Hadi Sudibjo, Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP menyatakan bahwa salah ada merek busana ternama yang akan menjadi bahan pakaian dinas anggota dewan.

Merek tersebut ternyata Louis Vuitton.

Baca Juga: Lihat Krisdayanti dan Aurel Makin Dekat, Azriel Hermansyah Ungkap Perasaannya

Hadi menyatakan merek itu akan digunakan untuk bahan PDH.

Sementara, masih ada 3 merek lain yang tidak kalah ternama dengan LV.

Hadi juga menambahkan nantinya pakaian dinas harian atau PDH akan dibuat dalam dua setel.

Baca Juga: Berita Terpopuler: Momen Ulang Tahun Sophia Latjuba yang Ke-51 hingga Lesti Kejora Ingin Rizky Billar Ubah Sifat Ini

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by NOVA (@tabloidnovaofficial)

Selain merek LV, ada 3 merek lain yang akan digunakan untuk bahan juga.

Merek tersebut yaitu Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Wow, benar-benar bermerek,ya!

Baca Juga: Ini Alasan Bambang Pamungkas Coret Nama Anak dari Kartu Keluarga

Terkait pengadaannya, Hadi berujar hal tersebut akan diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja ULP.

PPK kemudian menentukan spesifikasi usai tes laboraturum.

Setelah tes, PPK akan menyerahkan hasilnya ke Pokja ULP.

Terakhir, Hadi menjelaskan bahwa pihaknya hanya mengevaluasi hasil laboraturium terkait kesesuaian dengan keinginan PPK.

Jika dirasa sesuai, Pokja ULP akan mencari penyedia bahan lewat proses lelang. 

Dapatkan pembahasan yang lebih lengkap dan mendalam di Tabloid NOVA.

Yuk, langsung langganan bebas repot di Grid Store.(*)

 

PROMOTED CONTENT