NOVA.id - Sebanyak 14 siswa yang masih duduk dibangku SD dikeluarkan di sebuah sekolah di kota Solo.
Penyebab mereka dikeluarkan dari sekolah tersebut karena diduga mengidap HIV/AIDS.
Para wali dari murid yang ada di sana mendesak agar anak-anak tersebut dikeluarkan karena takut anak mereka yang berada satu sekolah dengan siswa tersebut tertular virus HIV/AIDS.
14 Siswa tersebut masing-masing duduk di kelas 1 hingga 4 di salah satu sekolah dasar negeri di Solo.
Mereka akhirnya dikembalikan ke rumah khusus anak dengan HIV/AIDS atau ADHA di Yayasan Lentera Kompleks Makam Taman Pahlawan Kusuma Bakti, Jurug, Solo, Jawa Tengah.
Mereka akhirnya dipindahkan ke kawasan Jebres.
Baca Juga : Berlinang Air Mata, Reaksi Anang Hermansyah Histeris Pergoki Krisdayanti Nikmati Narkoba
Keempat belas siswa tersebut dimasukkan ke sekolah dengan kuota siswa yang masih kurang menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar SD Dinas Pendidikan Solo, Wahyono.
"Kita tidak akan menunjukkan sekolah sana. Biar sekolah itu bebas. Sepanjang sekolah itu kuotanya kurang dari batasan boleh menerima anak.
Dan tidak boleh melihat dari mana, siapa statusnya. Sekolah itu melayani tanpa diskriminasi. Karena pemerintah telah memutuskan wajib belajar sembilan tahun," kata Wahyono.
Ternyata kasus dikeluarkannya 14 siswa ini bukan pertama kali dialaminya.
Baca Juga : Ledakan di Senayan saat Debat Capres 2019 Berasal dari Petasan, Saksi Ungkap Ada Bungkusan Putih Dilempar
Menurut ketua Yayasan Lentera Solo, Yunus Prasetyo mengatakan bahwa anak-anak tersebut pernah ditolak oleh sekolah.
Beberapa waktu lalu mereka ditolak masuk taman kanak-kanak.
Pemerintah kota Solo juga telah merencanakan solusi lainnya berupa homeschooling bagi 14 siswa tersebut.
Baca Juga : Perempuan Perlu Tahu! Dari Unicorn hingga Revolusi Industri 4.0, Ini Kata Pengamat soal Debat Capres Kedua
Tetapi hal ini kemudian ditentang oleh ketua Yayasan, karena baginya adalah hak bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan, dan juga perkembangan sosial mereka.
Dia mengatakan bahwa anak-anak juga perlu berinteraksi dan sosialisasi dengan anak di luar panti dan anak sebaya mereka, salah satu tempatnaya di sekolah, bukan homeschooling.
"Sekali lagi ini tanggung jawab pemerintah karena hak anak, hak pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah.
Baca Juga : Video Detik-Detik Ledakan di Parkir Timur Senayan saat Debat Capres 2019 Terekam CCTV, Begini Kejadiannya
Kami ingin mereka tetap sekolah formal bukan nonformal, bukan homeschooling, bukan solusi.
Karena kebutuhan anak ini bukan masalah membaca, berhitung. Kebutuhan anak ini mereka bisa bersosialisasi, bermain dengan anak di luar panti, anak sebaya mereka," ujar Yunus. (*)