“Perlu dipastikan sebelum dilakukan pembukaan bertahap, kita wajib bergotong royong dalam meningkatkan testing, dan menurunkan angka kematian,” kata Prof. Wiku.
Evaluasi PPKM Darurat di 7 provinsi
Prof Wiku menyampaikan evaluasi PPKM Darurat yang dilakukan di tujuh Provinsi Jawa dan Bali. Dari hasil evaluasi diperoleh informasi bahwa situasi pandemi di Tanah Air masih fluktuatif.
Ia mengatakan, zonasi risiko di tingkat kabupaten/kota menunjukkan perkembangan ke arah yang kurang baik. Sebanyak 180 kabupaten/kota menjadi zona risiko tinggi. Adapun jumlah tersebut didominasi kabupaten/kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota di Jawa Timur, 29 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dan 21 kabupaten/kota di Jawa Barat masuk dalam zona risiko tinggi. Ada provinsi yang berhasil menurunkan angka positif Covid-19 dan persentase BOR tetapi ada pula yang malah mengalami peningkatan kasus
“Kasus prositif di Bali mengalami peningkatan dalam tiga hari terakhir. Kesembuhan di lima provinsi menunjukkan tren peningkatan. Di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta angka kesembuhan menurun,” kata Prof Wiku.
Baca Juga: Selain Kesehatan, Anak dan Remaja Juga Alami Dampak Sosial Ekonomi di Masa Pandemi
BOR di Bali pun masih perlu menjadi perhatian. Begitu juga, angka kematian di seluruh provinsi yang cenderung meningkat.
Terkait kepatuhan, data Satgas Covid-19 mencatat kesadaran memakai masker sudah cukup baik di tujuh provinsi. Persentase masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut berada di bawah 30 persen.
Namun, kendala masih ditemui dalam meningkatkan kepatuhan menjaga jarak. Sebanyak 30 persen desa dan kelurahan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten warganya tidak patuh menjaga jarak.
Untuk efektivitas kinerja posko Covid-19 di setiap provinsi, Satgas Covid-19 mencatat sebanyak 50 persen posko yang tersebar di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tidak melaporkan kinerjanya.
“Saya apresiasi untuk DKI Jakarta, DIY dan Bali yang pelaporan kinerja poskonya sudah dilakukan oleh lebih dari 50 persen posko di daerah masing-masing,” ujarnya.
Ia meminta provinsi-provinsi yang masuk dalam catatan evaluasi tersebut dapat memperbaiki, baik dari segi kepatuhan protokol kesehatan, angka kematian, kinerja posko Covid-19, dan BOR dapat memperbaikinya.
“Tentunya ini menjadi tanggung jawab seluruh unsur daerah, yaitu pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakatnya untuk memastikan kesiapan daerahnya menghadapi pembukaan bertahap nantinya,” katanya.