NOVA.id - Tren kasus Covid-19 Indonesia yang menunjukkan peningkatan secara positif mendapat apresiasi dunia.
Hal itu tak terlepas dari kerja keras semua pihak dalam percepatan vaksinasi, koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan testing dan tracing, serta gotong royong masyarakat.
Peraturan pembatasan sosial pun sudah tidak seketat dahulu. Bahkan, di sektor pendidikan, saat ini pemerintah tengah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dr Reisa Broto Asmoro mengatakan, momentum-momentum tersebut harus terus dipelihara guna memastikan masyarakat siap hidup berdampingan dengan Covid-19.
Baca Juga: Capai Target Vaksinasi WHO, Pemerintah Tetap Maksimalkan Vaksinasi ke Berbagai Daerah
Hal tersebut ia sampaikan dalam Siaran Pers Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) yang digelar oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Rabu (22/09/2021).
“Turunnya kasus aktif hingga di kisaran 50 ribu orang, capaian vaksinasi yang sudah menembus angka 80 juta untuk dosis pertama dan 45 juga untuk dosis kedua, semua adalah berita menggembirakan dan harus kita pertahankan,” tutur dr Reisa dalam keterangan resmi, Senin (27/9/2021).
Pemerintah pun terus meningkatkan upaya-upaya yang lebih tanggap dalam menghadapi pandemi Covid-19, yaitu dengan tetap ketat menegakkan protokol kesehatan dan menggencaran vaksinasi.
Menurut dr Reisa, vaksinasi adalah modal penting untuk melakukan proses transisi dari pandemi menjadi endemi. Selain memenuhi target cakupan, pemerataan capaian vaksinasi Covid-19 juga harus diperhatikan, terutama pada kelompok lanjut usia (lansia).
Baca Juga: Survei Ipsos: Kartu Prakerja Jadi Program Pemerintah yang Paling Diminati di Masa Pandemi
Untuk diketahui, target vaksinasi dosis pertama untuk lansia belum mencapai 30 persen. Sedangkan, dosis kedua untuk lansia masih kurang 20 persen dari total target yang ditetapkan.
Dr Reisa pun berharap, setiap pihak dan masyarakat saling membantu agar vaksinasi Covid-19 semakin merata di semua kelompok masyarakat, khususnya lansia.
“Keberhasilan mempertahankan PPKM Level 2 di beberapa kota besar adalah hasil kerja bersama dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Maka, keberhasilan pemerataan cakupan vaksinasi pun memiliki prinsip yang sama,” jelasnya.
Kawasan kabupaten dan perkotaan yang saling terhubung atau wilayah aglomerasi juga dapat saling berkolaborasi untuk memvaksinasi warganya, menjaga mobilitas, mencegah kerumunan, serta membantu testing, tracing, dan treatment (3T).
Baca Juga: Dukung Kemajuan Sektor Pertanian, Pemerintah Dorong Penyaluran KUR
"Hal itu sejalan dengan prinsip Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bahwa kita aman kalau semua aman, karena tidak ada yang aman dari risiko penularan Covid-19 kalau semua orang belum aman oleh vaksinasi," pungkas dr Reisa.
Waspada gelombang Covid-19 susulan
Seperti yang diketahui, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlevel di Indonesia telah mengalami penurunan level. Bahkan, di Pulau Jawa dan Bali, tidak ada lagi yang menerapkan PPKM level 4.
Meski demikian, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, penurunan level PPKM membuat mobilitas masyarakat meningkat.
Menurut Nadia, pemantauan pergerakan masyarakat oleh Kemenkes menggunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan menggunakan data google mobility.
Baca Juga: Capai Target Vaksinasi WHO, Pemerintah Tetap Maksimalkan Vaksinasi ke Berbagai Daerah
"Tampak di semua provinsi menunjukkan peningkatan pergerakan. Bahkan, beberapa sudah melampaui level sebelum pandemi seperti di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” ujar Nadia.
Hal itu tentu perlu menjadi perhatian semua pihak karena Indonesia pernah mengalami gelombang kasus yang besar beberapa waktu yang lalu. Untuk itu, Nadia meminta agar protokol kesehatan, vaksinasi, testing, tracking, dan tracing harus terus ditingkatkan.
“Sekali lagi, pelonggaran bukan berarti melupakan protokol kesehatan, meskipun sudah vaksin protokol kesehatan harus tetap dilakukan,” tegasnya.
Nadia juga menyorot terkait kasus klaster Covid-19 di sekolah selama PTM dilakukan. Menurutnya, ada pelajaran yang bisa diambil dari kasus tersebut.
“Perlu kerjasama yang baik antara pihak sekolah, orangtua dan siswa. Protokol kesehatan sangat penting ditegakkan untuk menghindari penularan di komunitas, termasuk sekolah,” katanya.
Baca Juga: Meski Level PPKM Diturunkan, Vaksinasi dan Penggunaan Masker Tetap Wajib Dipertahankan
Hal yang harus diperhatikan di sekolah adalah cara menerapkan protokol kesehatan yang esensial, seperti menjaga jarak minimal satu meter, mengharuskan semua orang memakai masker, serta memastikan siswa dapat mencuci tangan dengan sabun dan air secara teratur.
Selain menggerakkan vaksinasi dan edukasi protokol kesehatan, Nadia juga menekankan pentingnya melawan misinformasi dan hoaks yang beredar di masyarakat.
Dengan demikian, infodemik yang sangat berdampak pada informasi yang salah dan hoaks bisa juga dikendalikan.
Namun, menurut dashboard perilaku Covid-19 dari Johns Hopkins Center for Communication, sumber informasi tentang Covid-19 yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia adalah tenaga kesehatan, tenaga ahli, CDC atau WHO, dan pemerintah yang rata-rata persentasenya lebih dari 90 persen.
“Kami ingin mengucapkan terima kasih bahwa masyarakat memilih sumber informasi yang terpercaya,” kata dr Nadia.