5. Mengembangkan kontra-narasi yang mempromosikan kesetaraan gender, termasuk dengan menampilkan suara-suara perempuan yang sebelumnya pernah terlibat dengan kelompok ekstremis.
“Di kawasan ASEAN, dampak dari pandemi COVID-19 telah memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang sudah ada sebelumnya, serta situasi intoleransi dan radikalisasi, yang memberikan dampak berbeda bagi perempuan dan anak perempuan,” kata Jamshed Kazi, Perwakilan UN Women untuk Indonesia dan Liaison ASEAN.
“Laporan ini menyoroti dinamika gender dalam ekstremisme berbasis kekerasan, serta tren misogini dan ujaran kebencian yang mengkhawatirkan selama pandemi.”
Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia, mengatakan, "Pengarusutamaan gender adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan kebijakan pemerintah memenuhi dan menjawab secara khusus kebutuhan khusus perempuan, untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan masyarakat yang damai di mana perempuan dapat tumbuh dan hidup tanpa rasa takut.”
Diane Briand, Kepala Kerjasama, Misi Kanada untuk ASEAN mengatakan, “Ekstremisme berbasis kekerasan berkembang dalam berbagai bentuk dan jenis di seluruh kawasan ASEAN. Mencegah dan melawan ekstremisme berbasis kekerasan harus dijadikan syarat untuk menciptakan perdamaian dan memberdayakan perempuan di kawasan ini.”
Alexandra Phelan, Wakil Direktur Pusat Gender, Perdamaian dan Keamanan Monash mengatakan, “Ekstremisme berbasis kekerasan dalam konteks COVID-19, termasuk perekrutan, propaganda dan/atau penyebaran misinformasi dan disinformasi yang membenarkan dan melegitimasi kekerasan terhadap perempuan di seluruh kawasan ASEAN, berdampak nyata bagi perempuan, perdamaian dan keamanan khususnya bagi perlindungan yang responsif gender.
Baca Juga: Salah Waktu Olahraga Saat Puasa Bisa Bahaya, Ketahui 3 Waktu Terbaik Ini
Pencegahan dan perlawanan terhadap ekstremisme berbasis kekerasan harus menjawab dan mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang memperburuk kondisi yang kondusif bagi terorisme.”
Laporan penelitian ini mendukung implementasi Rencana Kerja ASEAN 2019-2025 yang diadopsi pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-13 mengenai Kejahatan Transnasional, yang diadakan di Bangkok pada November 2019. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memimpin proses penyusunan rencana tersebut.
Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari proyek UN Women “Memberdayakan Perempuan untuk Perdamaian Berkelanjutan: Mencegah Kekerasan dan Mempromosikan Kohesi Sosial di ASEAN”, didanai oleh Pemerintah Kanada dan Republik Korea. (*)