Sementara itu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 10,7 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 8,1 persen, Partai Demokrat 7,3 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 7,2 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 6,4 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) 2,6 persen dan sisanya 16 partai memperoleh kurang dari 2,5 persen.
Sempat diancam
LP3ES mengumumkan prediksi perolehan suara sehari kemudian kepada publik.
Baca Juga: Mengenal Asas Pemilu LUBERJURDIL dalam Demokrasi Indonesia
Sempat tak ada yang percaya, karena ini merupakan sistem yang baru di Indoesia.
Selain itu, LP3ES juga pernah mendapat ancaman dari Komisi Pemilihan Umum terkait hasil yang telah ditetapkan.
Dilansir Harian Kompas yang terbit pada 8 Juli 2004, ancaman itu adalah LP3ES dan NDI dapat dicabut akreditasinya sebagai pemantau dalam pemilu presiden dan wakil presiden.
Pasalnya, mereka dinilai melanggar peraturan sebagai pemantau, seperti diatur dalam undang-undang, Surat Keputusan KPU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemantau, dan kode etik pemantau.
Setelah itulah, menurut sejarawan, sistem mengenai hasil penghitungan cepat mulai diperbaiki. Lembaga-lembaga survei lain juga bermunculan. Akibat maraknya quick count, muncul juga konsultan quick count.
"Konsultan quick count akhirnya mulai bersaing dengan pemerintah dan banyak bekerja sama dengan stasiun televisi swasta," ujar Silverio.
Sekarang ini, penghitungan cepat atau quick count terbukti membantu dalam perhitungan suara pemilu.
Meski begitu, polarisasi yang terjadi di masyarakat akibat pilpres juga menyebabkan munculnya sejumlah pihak yang tidak percaya hasil quick count. Namun, hal yang perlu diingat adalah hasil akhir Pemilu 2019 memang secara resmi didapat setelah diumumkan KPU.
Baca Juga: Alasan Indonesia Gelar Pemilu untuk Mencari Pemimpin, Ini Penjelasannya
Quick count, sebagaimana prinsip awal dilakukan, hanya merupakan instrumen pembanding serta pengawasan agar tak terjadi manipulasi.
Dengan demikian, tentunya akan menjadi sebuah ironi jika quick count digunakan untuk melakukan manipulasi.
Lembaga survei tentunya menghindari hal itu untuk menjaga kredibilitas dan pertanggungjawaban secara ilmiah.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Bagaimanakah "Quick Count" Pertama Dilakukan di Indonesia?.
Dapatkan pembahasan yang lebih lengkap dan mendalam di Tabloid NOVA.
Yuk, langsung langganan bebas repot di Grid Store.(*)