Pascarevolusi kemerdekaan, dokter Sulianti kembali bekerja di Kementerian Kesehatan. Dia meraih beasiswa dari WHO untuk belajar tentang tata kelola kesehatan ibu dan anak di beberapa negara Eropa, terutama Inggris. Pulang ke tanah air pada 1952, dia telah mengantungi Certificate of Public Health Administrasion dari Universitas London. Dia pun ditempatkan di Yogya sebagai Kepala Jawatan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI.
Tanpa harus menunggu restu kanan-kiri, Sulianti segera melakukan penggalangan dukungan publik untuk program kesehatan ibu dan anak, khususnya pengendalian angka kelahiran lewat pendidikan seks dan gerakan keluarga berencana (KB).
Melalui RRI Yogyakarta dan harian Kedaulatan Rakjat, dia menyampaikan gagasan tentang pendidikan seks, alat kontrasepsi, dan pengendalian kehamilan dan kelahiran. Bagi Sulianti, korelasi kemiskinan, malnutrisi, buruknya kesehatan ibu dan anak, dengan kelahiran yang tak terkontrol, adalah fakta terbuka yang tak perlu didiskusikan. Yang mendesak ialah aksi untuk memperbaikinya.
Dokter Sulianti masih terus memperjuangkan ide program KB. Hanya saja melalui jalur swasta. Bersama sejumlah aktivis perempuan, dia mendirikan Yayasan Kesejahteraan Keluarga (YKK) yang menginisiasi klinik-klinik swasta yang melayani KB di berbagai kota.
Para pejabat kementerian tutup mata. Untuk membangun model sistem pelayanan ibu dan anak, dia juga mendirikan pos layanan di Lemah Abang, Bekasi. Tujuannya, pelayanan medik bagi ibu dan anak bukan tujuan akhir. Goal-nya kehidupan ibu dan anak yang sehat dan bahagia.
Saat diangkat menjadi Dirjen P4M dan Direktur LRKN atau kini menjadi Balitbang Kementerian Kesehatan. Sulianti pun diizinkan aktif di WHO. Sewaktu menjabat Dirjen P4M, Profesor Sulianti mendeklarasikan Indonesia bebas cacar.
Dalam catatan sejarah kebijakan bidang kesehatan di Indonesia, Profesor Dokter Sulianti Saroso, MPH, PhD, adalah nama penting untuk setidaknya dua urusan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta keluarga berencana (KB). Dia peneliti dan perancang kebijakan kesehatan, dan tidak tertarik menjadi dokter praktek.
Namanya disematkan pada Rumah Sakit Pusat Infeksi (RSPI), yang dibangun secara representatif di kawasan Sunter, Jakarta Utara. (*)