TabloidNova.com - Wacana yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait pengurangan jam kerja bagi perempuan rupanya tidak menjadi kabar gembira bagi kaum Hawa. Kaum perempuan menolak wacana pengurangan jam kerja untuk mereka, sejak wacana itu dilontarkan beberapa pekan lalu.
Dengan menggunakan keyword "pengurangan jam kerja" dan "pengurangan dua jam bekerja", selama periode 28 November hingga 7 Desember, tertangkap ada sebanyak 2.430 percakapan di media sosial, dan sembilan percakapan di antaranya muncul di Facebook. Ada 386 penyebutan dua keyword tadi dalam 171 artikel yang dimuat di media online.
Kendati tidak mendominasi, sentimen negatif terhadap wacana ini ternyata cukup tinggi. Berdasarkan total mention pada multiplatform (media online, Twitter, Facebook), sentimen negatif terkait isu pengurangan jam kerja untuk perempuan ini muncul hingga 38 persen
Sentimen negatif berupa penolakan wacana pengurangan jam kerja pun mayoritas muncul di Twitter, dan sembilan percakapan terdapat di Facebook. Kendati demikian, banyak pula pemilik akun Facebook berjenis kelamin perempuan yang justru mendukung wacana ini.
Walaupun berupaya memberitakan secara imbang, media massa ikut mengakomodir mention negatif dari sejumlah narasumber dan tokoh publik, dengan sebanyak 33 persen mention dari total sebanyak 171 pemberitaan selama 10 hari pemantauan terkait wacana pengurangan jam kerja ini.
Di Twitter, terdapat lima status teratas yang paling banyak dipilih para netizen untuk di-ReTweet atau disebarkan kembali, yang berisi status penolakan terhadap wacana pengurangan jam kerja untuk perempuan ini.
Para aktivis perempuan mengatakan, wacana yang disampaikan Jusuf Kalla ini terdengar diskriminatif untuk kaum perempuan. Lebih jauh, kaum perempuan merasa cemas bahwa di balik wacana ini ada upaya dari pemerintah untuk melemahkan posisi perempuan.
Wacana itu dianggap merupakan kemunduran sikap pemerintah yang menyebut diri demokratis dan menjunjung tinggi emansipasi atau kesetaraan gender. Kekuatiran ini disuarakan oleh Yayasan Jurnal Perempuan, Komnas Perempuan, dan tokoh media Uni Lubis, hingga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.
Aktivis perempuan dan pendiri Yayasan Jurnal Perempuan, Gadis Arivia, dalam akun Twitter-nya pada 5 Desember pukul 07.05: @GadisArivia1: "Pengurangan Jam Kerja Perempuan Dinilai Konyol Dan Diskriminatif http://t.co/9HxFxz1RDd".
Ada pula tweet dari Yetty S yang me-ReTweet status dari Komnas Perempuan, yang diunggah per tanggal 7 Desember pukul 13.36, dan di-ReTweet sebanyak 2 kali:
@yetty_rsy: "Ini penting diketahui RT@KomnasPerempuan: 4 alasan Komnas Perempuan tolak pengurangan jam kerja Perempuan http://t.co/ULteBiEzJU"
Uni Lubis menulis status pada akun Twitter-nya pada 4 Desember pukul 13.36, dan diReTweet sebanyak dua kali:
@unilubis: "PENGURANGAN JAM KERJA PEREMPUAN: SEBUAH KEMUNDURAN? http://t.co/1kzfMNSNCc via @unilubis my thought at @RapplerID cc @ninuk_pambudy"
Sedangkan Komnas Perempuan menulis pada 6 Desember pukul 19.39: @KomnasPerempuan: "Wacana pengurangan jam kerja adalah langkah mundur bagi penghapusan #diskriminasi terhadap perempuan!"
Sedangkan akun Jurnal Perempuan juga ikut menulis pada 4 Desember pukul 15.42, yang di-ReTweet sebanyak 8 kali: @jurnalperempuan: "Melli Darsa: Wacana Pengurangan Jam Kerja bagi Perempuan Berpotensi Melahirkan Peraturan Hukum yang Diskriminatif... http://t.co/BtNzTTGD0H"
Protesnya Menteri Yohana Yembise terkait wacana pengurangan jam kerja untuk perempuan ini juga diunggah oleh Koran Tempo pada 6 Desember pukul 21.55: @korantempo: "Menteri Perempuan Protes Pengurangan Jam Kerja PNS http://t.co/NPhPWHVXHR"
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ternyata juga tidak sepakat dengan wacana ini, dan ia mengusulkan alternatif lain yang akan diterapkannya untuk pegawai negeri sipil (PNS) perempuan yang berdinas di Kantor Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan Ahok yang dimuat media termasuk yang banyak disebarkan oleh para netizen:
Akun Twitter @BsanjayaP menyebarkan twit dari Ahok, yang kemudian dibagikan kembali sebanyak 6 kali oleh followers-nya:
@BsanjayaP: "Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kurang setuju terkait wacana pengurangan jam kerja wani... http://t.co/ng5EQTxNG0"
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla, Menpan RB Yuddy Chrisnandi, dan Menaker Muhammad Hanif Dhakiri, mengutarakan soal pengurangan jam kerja ini lebih difokuskan kepada kaum perempuan dari kalangan PNS. Namun ternyata pro dan kontra justru muncul di kalangan PNS perempuan sendiri.
PNS perempuan yang menolak pengurangan jam kerja menganggap wacana ini justru menunjukkan posisi perempuan sangat lemah dan hanya layak tinggal di rumah. Mereka juga khawatir perempuan akan semakin dipandang sebelah mata.
Bagi mereka, menjadi ibu pekerja adalah pilihan, selama keluarga bisa terurus dengan baik. Para PNS perempuan ini menilai pengurangan jam kerja sama dengan mengebiri kreativitas mereka. Selain itu, jika wacana ini akhirnya dijadikan kebijakan, malah akan menambah biaya tinggi, karena biasanya pulang bersama suami, kelak harus ada ongkos transportasi tambahan.
Selain itu, ada kekuatiran soal pengurangan gaji, makin kecilnya kesempatan bersaing dalam meraih posisi atau jabatan lebih tinggi. Solusi yang banyak disampaikan masyarakat terkait wacana ini adalah agar pemerintah lebih memikirkan soal pembuatan tempat penitipan anak di wilayah kantor, bukannya mengurangi waktu kerja.
Intan Y. Septiani
SUMBER: AWESOMETRICS