Ramli menyebut pihaknya sudah tegas menolak apabila ada wacana 100 persen pembelajaran daring.
"Kalau yang dimaksud pembelajaran daring ini dilakukan 100 persen ya tidak bisa, guru-guru menolak, tetap dibutuhkan pertemuan," kata dia.
Menurut Ramli, pembelajaran daring dinilai sangat kurang dalam banyak hal.
"Pendidikan tidak 100 persen ada di sana, aspek pedagogi atau proses pembelajaran, kemampuan keilmuan mungkin terpenuhi. Akan tetapi dari sisi pendidikan dan pembangunan karakter, pembelajaran daring dinilai sangat kurang. Bahkan bisa disebut tidak ada," ujar Ramli.
Selain itu, Komisi X DPR RI juga tak sepakat dengan wacana pembelajaran jarak jauh (PJJ) diterapkan secara permanen dan hybrid yang diungkap Nadiem Makarim.
Komisi X juga meminta wacana itu dijelaskan secara gamblang.
"Ya saya kira kalau PJJ (permanen) itu di level perguruan tinggi nggak masalah lah, tapi kalau untuk SD, SMP, SMA, saya kira saya nggak setuju. Karena tentu nggak semua mata pelajaran bisa di-PJJ-kan," kata Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda.