Dampak penonaktifan NIK
Menurut Budi, saat NIK DKI-nya dinonaktifkan, warga tidak bisa mengurus hal-hal administrasi.
"Dampaknya apa nih? Saat melakukan transaksi, misalkan perbankan, samsat, bayar pajak, bayar BPJS, nanti akan ada semacam notifikasi bahwa Anda harus ke Disdukcapil DKI," ucapnya.
Dengan demikian, kata dia, warga nantinya terpaksa harus menunda untuk mengurus hal-hal administratif.
Budi menyebut, untuk kembali mengkaktifkan NIK-nya, warga harus menghubungi Disdukcapil DKI.
Jika tak menghubungi Disdukcapil DKI, NIK warga akan dinonaktifkan selama tiga hari. "Layanan yang menggunakan NIK, ya itu enggak bisa. Datanya tidak terlihat. Nah, mereka (warga) harus menghubungi Disdukcapil DKI," sebutnya.
Di satu sisi, Budi melanjutkan, Disdukcapil DKI akan menoleransi penonaktifan saat warga sedang membutuhkan NIK dalam waktu cepat.
Contohnya adalah ketika warga yang sakit lalu hendak mengurus BPJS.
"Kalau memang mereka darurat, jika lagi sakit, kami akan membantu," tuturnya.
Tekan golput
Sementara itu, Budi menegaskan, penonaktifan NIK DKI dilakukan untuk menekan golput saat Pemilu 2024.
Baca Juga: Cuma Modal KTP, Ini Syarat Berobat untuk Pasien JKN BPJS Kesehatan