NOVA.id - Melihat dampak ekonomi yang buruk, ada wacana mengenai pelonggaran PSBB di Indonesia.
Hal ini dilakukan agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik.
Namun, ada syarat penting yang harus dipenuhi agar tidak menaikkan kurva jumlah kasus positif corona.
Sejumlah negara seperti Thailand, Australia, dan Amerika Serikat disebut-sebut akan mulai membuka dan melonggarkan lockdown pada masa pandemi Covid-19.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk kembali menggerakkan roda ekonomi yang lumpuh selama masa penguncian.
Sementara di Indonesia, meskipun tidak mengambil kebijakan lockdown, menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Indonesia juga berupaya agar ekonomi kembali bergerak.
Syarat pelonggaran Ahli epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, pelonggaran aturan memang dimungkinkan, asalkan tetap diberlakukan pengetatan pelaksanaan sosial dan physical distancing.
"Selain tentu dilakukan strategi utama pandeminya: test, tracing, dan treat. Bahaya besar jika upaya pelonggaran ini dilakukan tanpa adanya penguatan program," kata Dicky saat dihubungi, Jumat (8/5/2020).
Baca Juga: Cegah Corona dengan Cairan Antiseptik untuk Diffuser, Amankah?
Selain itu, kata Dicky, untuk mendukung opsi strategi pelonggaran lockdown atau penguncian, negara juga harus menyajikan klaim data valid.
Namun, hingga saat ini, belum semua negara memberikan dukungan bukti bahwa kurvanya telah melandai.
Kondisi tersebut yang dikhawatirkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Baca Juga: Hubungan Intim saat Pandemi Virus Corona, Boleh atau Tidak? Ini Penjelasan Para Ahli
"Pelonggaran membawa konsekuensi jika sifat penularan virus angka Ro masih di atas 1, potensi penyebaran bisa tinggi. Ini harus jadi perhatian setiap negara," ungkap dia.
Dicky juga menggarisbawahi hal-hal yang penting diperhatikan saat pelonggaran PSBB adalah penguatan kapasitas layanan kesehatan.
Selain itu, juga ketersediaan kamar dan fasilitas pendukung perawatan pasien virus corona Covid-19.
Baca Juga: Kabar Terbaru, Virus Corona Bisa Sebabkan Sakit Jantung dan Stroke
"Penguatan layanan kesehatan, proteksi tenaga kesehatan penting apabila waktu pandemi ini lama," papar dia. Hal itu, menurut dia, harus menjadi perhatian sebelum melonggarkan aturan PSBB diterapkan.
New Normal Life
Dicky juga mengatakan, apabila akan ada pelonggaran, pemerintah perlu mengedukasi dan melakukan aturan new normal life pada semua sendi kehidupan masyarakat selama vaksin Covid belum ditemukan.
"Atau setidaknya hingga obat yang definitif dapat menyembuhkan dan mencegah penyakit Covid ditemukan," tutur dia.
Epidemiolog yang pernah bersama mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam tim penanganan pandemi Swine Flu menjelaskan pentingnya penerapan aturan new normal life.
Contohnya, pada restoran diharuskan memilih online atau take away.
Namun, apabila tetap makan di tempat, harus ada penyekatan jarak.
Selanjutnya, pada perkantoran diberlakukan posisi atau jarak antara karyawan dibatasi tidak kurang dari dua meter. Pun dengan physycal distancing di dalam lift.
"Di transportasi publik, diatur jumlah penumpang per kendaraan (bus atau busway) atau di gerbong kereta api juga wajib diatur," papar Dicky.
Selain itu, di dalam transportasi publik, penting untuk diatur posisi duduk atau berdirinya dan diukur juga suhunya.
Transportasi publik juga wajib dibersihkan dengan disinfektan setiap harinya.
"Semua new normal life ini harus diedukasi ke masyarakat. Apalagi untuk Indonesia harus mulai dibiasakan," jelas dia.
Pengenalan new normal life, kata Dicky, dapat melibatkan kader-kader kesehatan atau kader sosial lainnya untuk mengedukasi publik.
Dicky menyebutkan, di negara semaju seperti Swedia sekali pun, pemerintah tetap melakukan edukasi ke masyarakatnya.
"Sebab, perjalanan pandemi ini masih panjang, vaksin masih lama," tutur dia.
Terkait strategi pemerintah menghadapi pandemi corona, Dicky menyebutkan, sejak awal pandemi pihaknya tidak menyarankan lockdown untuk dilakukan di Indonesia.
Menurut dia, yang penting dan utama adalah memasifkan tes, pelacakan kasus, dan melakukan isolasi terpusat, selain pembatasan sosial dan fisik.
"Saya melihat daya dukung saat ini tidak memungkinkan untuk Indonesia memilih baik karantina wilayah maupun PSBB sebagai strategi penguat pengendalian pandemi Covid," kata dia.
Dicky mengatakan, dari awal justru Indonesia mempunyai keuntungan geografis, dengan wilayah kepulauan yang menjadikan semacam "isolasi" atau sekat alam.
Kondisi itu membantu membatasi atau mengontrol pergerakan manusia.
Namun, menurut dia, dukungan ini harus disertai dengan pelaksanaan tes, tracing, dan isolasi yang optimal.
"Yang belum terlalu jelas buat saya di Indonesia adalah bagaimana strategi secara jangka pendek, menengah, dan panjang dalam pengendalian Covid ini. Padahal, ini penting untuk pedoman semua, terutama pemda juga akan terbantu. Ini yang harus terus didorong," jelas dia.(*)
Artikel ini telah terbit di Kompas.com dengan judul Jika PSBB Dilonggarkan, Berikut Saran Epidemiolog yang Harus Dilakukan...
Di masa pandemi ini, Sahabat NOVA mau tambah penghasilan dengan wirausaha? Atau punya usaha dan mau tambah ilmu agar jualan tetap lancar?
Di program WeLearn dari UN Women, ada kelas online “Digital Marketing" GRATIS! Tinggal daftar kelas di sini, pilih waktu dan metode yang diinginkan, lalu ikuti instruksi untuk terima materi pelajarannya. Tambah ilmu, tambah cuan!
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Ratih |
| Editor | : | Alsabrina |
KOMENTAR