@unilubis: "PENGURANGAN JAM KERJA PEREMPUAN: SEBUAH KEMUNDURAN? http://t.co/1kzfMNSNCc via @unilubis my thought at @RapplerID cc @ninuk_pambudy"
Sedangkan Komnas Perempuan menulis pada 6 Desember pukul 19.39: @KomnasPerempuan: "Wacana pengurangan jam kerja adalah langkah mundur bagi penghapusan #diskriminasi terhadap perempuan!"
Sedangkan akun Jurnal Perempuan juga ikut menulis pada 4 Desember pukul 15.42, yang di-ReTweet sebanyak 8 kali: @jurnalperempuan: "Melli Darsa: Wacana Pengurangan Jam Kerja bagi Perempuan Berpotensi Melahirkan Peraturan Hukum yang Diskriminatif... http://t.co/BtNzTTGD0H"
Protesnya Menteri Yohana Yembise terkait wacana pengurangan jam kerja untuk perempuan ini juga diunggah oleh Koran Tempo pada 6 Desember pukul 21.55: @korantempo: "Menteri Perempuan Protes Pengurangan Jam Kerja PNS http://t.co/NPhPWHVXHR"
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ternyata juga tidak sepakat dengan wacana ini, dan ia mengusulkan alternatif lain yang akan diterapkannya untuk pegawai negeri sipil (PNS) perempuan yang berdinas di Kantor Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan Ahok yang dimuat media termasuk yang banyak disebarkan oleh para netizen:
Akun Twitter @BsanjayaP menyebarkan twit dari Ahok, yang kemudian dibagikan kembali sebanyak 6 kali oleh followers-nya:
@BsanjayaP: "Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kurang setuju terkait wacana pengurangan jam kerja wani... http://t.co/ng5EQTxNG0"
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla, Menpan RB Yuddy Chrisnandi, dan Menaker Muhammad Hanif Dhakiri, mengutarakan soal pengurangan jam kerja ini lebih difokuskan kepada kaum perempuan dari kalangan PNS. Namun ternyata pro dan kontra justru muncul di kalangan PNS perempuan sendiri.
PNS perempuan yang menolak pengurangan jam kerja menganggap wacana ini justru menunjukkan posisi perempuan sangat lemah dan hanya layak tinggal di rumah. Mereka juga khawatir perempuan akan semakin dipandang sebelah mata.
Bagi mereka, menjadi ibu pekerja adalah pilihan, selama keluarga bisa terurus dengan baik. Para PNS perempuan ini menilai pengurangan jam kerja sama dengan mengebiri kreativitas mereka. Selain itu, jika wacana ini akhirnya dijadikan kebijakan, malah akan menambah biaya tinggi, karena biasanya pulang bersama suami, kelak harus ada ongkos transportasi tambahan.
Selain itu, ada kekuatiran soal pengurangan gaji, makin kecilnya kesempatan bersaing dalam meraih posisi atau jabatan lebih tinggi. Solusi yang banyak disampaikan masyarakat terkait wacana ini adalah agar pemerintah lebih memikirkan soal pembuatan tempat penitipan anak di wilayah kantor, bukannya mengurangi waktu kerja.
Intan Y. Septiani
SUMBER: AWESOMETRICS
KOMENTAR