NOVA.id - Vaksin virus corona di Indonesia telah memasuki tahap akhir uji coba yang dilakukan di Jawa Barat.
Menanggapi hal ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberikan apresiasi dan mendukung upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19 saat ini.
Kendati demikian, Prof. Dr dr Zubairi Djoerban, SpPD(K), Ketua Satgas Covid PB IDI memberikan beberapa rekomendasi.
Baca Juga: Kurangi Konsumsi Garam, 2 Efek Ini akan Muncul dan Bisa Perangi Corona Virus
Melalui keterangan tertulis yang diterima NOVA.id, dokter Zubairi berharap rekomendasi ini dapat memperlancar program vaksinasi tersebut.
"Periu diadakan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa," ujarnya.
Dokter Zubairi juga menekankan pentingnya pemenuhan syarat vaksin yang akan digunakan untuk masyarakat ini.
Baca Juga: 7 Bahan Kimia yang Ada di Disinfektan dan Efeknya Bagi Kesehatan Tubuh
"Dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan," lanjut dia.
Ia meminta agar seluruh pihak untuk tetap sabar menunggu hasil uji klinis fase 3.
"Dari data yang ada, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brazil sudah selesai dilaksanakan pada 9000 relawan. Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan.
Baca Juga: Riset Terbaru Sebut Golongan Darah O Lebih Kebal Covid-19, Ini Penjelasannya
Kita bisa melihat bahwa unsur kehati-hatian juga dilakukan Negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase 3. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa," tegasnya.
Adapun, dokter Zubairi menggarisbawahi peran penting BPOM dalam menentukan keamanan vaksin virus corona ini.
"Dalam situasi pandemi, WHO memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses Emergency use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 oleh lembaga yang mempunyai otorisasi untuk itu. Di Indonesia, lembaga tersebut adalah BPOM.
Dalam melakukan atau menentukan hal ini, PB.IDI amat meyakini bahwa BPOM tentu juga akan memperhatikan keamanan, efektivitas dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA. Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya," ungkapnya.
Baca Juga: Menyoal Harga Vaksin Covid-19 di Indonesia, Bio Farma Tetapkan di Kisaran Rp200 Ribu
Dokter Zubairi juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan rekomendasi dari Indonesia n Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO).
Terakhir, dokter Zubairi merekomendasikan agar program vaksinasi dilakukan secara komprehensif agar hasilnya bisa aman dan efektif.
"Pelaksanaan program vaskinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek simpang vaksinasi.
Keamanan dan efektifitas adalah yang utama selain juga kita semua ingin agar program ini berjalan lancar. PB.IDI berharap agar program vaksinasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," pungkasnya.
Baca Juga: Segera Cek! Pemerintah Masih akan Memberi 5 Bantuan Ini kepada Masyakarat di Oktober 2020
Dapatkan pembahasan yang lebih lengkap dan mendalam di Tabloid NOVA.
Yuk, langsung langganan bebas repot di Grid Store.(*)