Nova.id - Sampai saat ini, tidak ada satupun negara di dunia yang bisa memprediksi kapan pandemi berakhir. Bahkan, masyarakat di dunia harus siap hidup berdampingan dengan Covid-19 hingga beberapa tahun ke depan, termasuk Indonesia.
Di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang sudah mulai merasa jenuh dengan pembicaraan seputar Covid-19. Akibatnya, edukasi mengenai protokol kesehatan (prokes) mulai menjadi topik yang membosankan.
Padahal, penerapan prokes penting untuk menekan penyebaran virus dan mencegah lonjakan kasus positif lagi.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Wakil Ketua Gerakan Pakai Masker Kemal Gani mengimbau agar tenaga kesehatan dan para penyuluh dapat melakukan sosialisasi yang disertai pendekatan yang menarik.
Baca Juga: Bali Akan Kembali Dibuka untuk Turis Asing, Ini Persiapan yang Dilakukan
Hal itu ia sampaikan dalam Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) yang digelar oleh Komite Penanganan Covid‑19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC PEN), Kamis (14/10/2021).
Gani pun membagikan pengalaman pihaknya dalam melakukan penyuluhan. Selain memanfaatkan media sosial dan radio, pihaknya juga melakukan penyuluhan ke berbagai klaster melalui daring.
“Kami menggarap penyuluhan untuk para penyuluh. Di antaranya ke pesantren, pasar rakyat, ibu-ibu (anggota) pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), juga anak-anak muda," kata Gani dalam keterangan tertulis yang diterima Nova.id, Jumat (15/10/2021).
Menurut Gani, pihaknya menargetkan pasar rakyat karena pedagang masih minim prokes. Kemudian, ibu-ibu PKK dinilai menjadi target tepat karena ibu memiliki peran penting dalam penerapan prokes di rumah tangga.
Baca Juga: Meski Level PPKM Diturunkan, Vaksinasi dan Penggunaan Masker Tetap Wajib Dipertahankan
Berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), pihak Gani juga memberikan edukasi seputar vaksinasi dan prokes bagi anak-anak usia di bawah 12 tahun.
Meski disiplin 3M masih tinggi, menurut Gani, upaya mendorong masyarakat sadar terus mengenakan masker dengan benar perlu terus digencarkan.
"Dengan mengenakan masker maka kita akan terlindungi sampai 80 persen dari penularan,” tegasnya.
Dari sisi pemerintah, peta dan pedoman hidup Covid-19 juga dirancang. Program vksinasi dan testing, tracing dan treatment (3T) terus didorong guna mengoptimalkan perlindungan kesehatan masyarakat dari hulu ke hilir.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito dalam kesempatan yang sama.
Baca Juga: Pemerintah Dorong Kemudahan Akses Vakinasi untuk Anak Berkebutuhan Khusus
Selain itu, menurut Wiku, penggunaan aplikasi PeduliLindungi di berbagai tempat umum juga akan terus diimplementasikan agar upaya skrining dapat berjalan mudah.
"Per 10 Oktober 2021 tidak ada kabupaten atau kota yang berada pada zona risiko tinggi. Dengan perbaikan situasi Covid-19 di berbagai wilayah, relaksasi kegiatan masyarakat secara bertahap dengan persiapan matang, bisa dilakukan," kata Wiku.
Terkait pembukaan kegiatan masyarakat bertahap, pemerintah juga telah menerapkan strategi berlapis. Pengawasan dan peninjauan terus dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus lagi seperti sebelum-sebelumnya.
Pada pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, misalnya, Wiku menekankan agar setiap sekolah melakukan simulasi dari titik awal hingga akhir. Hal itu dilakukan untuk memastikan keamanan pengajar, siswa, maupun karyawan sekolah.
Setiap daerah juga memiliki kriteria berbeda dalam menentukan kapasitas orang yang hadir di sekolah. Setelah menentukan kapasitas, barulah pihak sekolah dapat menegaskan aturan protokol kesehatan.
"Yang juga penting adalah kewaspadaan masyarakat. Di ruang publik tempat kegiatan, harus ada Satgas Prokes. Dengan demikian aktivitas masyarakat akan diawasi oleh masyarakat juga sehingga tidak ada ruang untuk terjadi penularan tanpa terdeteksi dan dapat dicegah lebih awal,” papar Wiku.
Gandeng berbagai pihak untuk kolaborasi
Dalam upaya penanganan pandemi, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak seperti aparat sipil, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Hal itu pula yang diterapkan di Kota Blitar. Wali Kota Blitar Santoso mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan TNI Polri untuk melaksanakan operasi Yustisi secara berkala.
"Selama evaluasi, tingkat pelanggaran seperti tidak memakai masker di tempat umum jarang temui karena kami selalu gencar mengadakan sosialisasi. Misalnya, melalui siaran, baliho, dan radio,” ujar Santoso.
Baca Juga: Dukung Kemajuan Sektor Pertanian, Pemerintah Dorong Penyaluran KUR
Santoso juga mengatakan, dalam bersosialisasi pihaknya selalu menekankan bahwa era new normal bukan berarti bebas sepenuhnya dari Covid-19. Dengan begitu, masyarakat harus tetap sadar dan terbiasa melakukan prokes.
“Covid-19 ini menjadi bagian dari budaya kehidupan. Bagaimana kita mengakrabi, agar kedisiplinan tidak jadi sesuatu yang harus ditakuti tapi jadi bagian kehidupan yang harus dijalani,” ungkap Santoso.
Selain membentuk Satgas Penegakan Disiplin, Kota Blitar juga konsisten menerapkan implementasi aplikasi PeduliLindungi, operasi Yustisi, pengetatan kegiatan masyarakat, dan memanfaatkan media untuk sosialisasi terkait prokes.