NOVA.id – Polemik yang terjadi di edaran Susu Kental Manis (SKM) memang membuat khawatir banyak kalangan.
Berawal dari isu SKM yang dinilai palsu hingga kini sudah menduduki kursi tertinggi di pemerintahan.
Rencana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merevisi aturan label dan iklan produk pangan, khususnya susu kental manis (SKM), mendapat perhatian dari Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca Juga : Perlakuan Ridwan Kamil pada Atalia saat Pelantikan Gubernur 2018 Jadi Sorotan! Kenapa ya?
Komisi yang membidangi pertanian, pangan dan persaingan usaha tersebut melihat revisi aturan mengenai iklan dikarenakan suatu produk tertentu merupakan langkah yang tidak tepat.
Seharusnya, suatu kebijakan dibuat atau direvisi atas kondisi industri secara keseluruhan, bukan atas suatu produk tertentu.
“Apakah dia (BPOM) mau membunuh produk tertentu. Karena sirup kan manis juga, bahkan lebih banyak pemanisnya dibandingkan komposisi susunya,” kata Azam Azman Natawijaya, Wakil Ketua Komisi VI DPR.
Baca Juga : Hadir di Premiere Film The Nun, Bagaimana Penampilan Sosok Asli Valak?
Sebelumnya BPOM telah menerbitkan edaran mengenai label dan iklan susu kental manis pada Mei 2018.
Dalam edaran tersebut, BPOM memberikan sejumlah pembatasan iklan produk susu kental manis di antaranya larangan menampilkan anak-anak berusia di bawah lima tahun, larangan menggunakan visualisasi gambar susu cair atau susu dalam gelas serta larangan menayangkan iklan pada jam tayang acara anak-anak.
Selain itu, produsen SKM sebenarnya juga telah memberi label komposisi pada produknya untuk diketahui oleh konsumen.
Baca Juga : Tetra Pak Index (TPI) 2018 Paparkan Tren Belanja Konsumen di Indonesia
“Ini sebenarnya kembali kepada pilihan si konsumen. Coba lihat iklan rokok, meskipun diberi gambar tengkorak dan yang seram-seram, tetap saja konsumen membeli,” tegasnya.
Azam justru menyarankan agar BPOM lebih mengatur pada produk formalin yang saat ini masih sangat masif di pasaran dan lebih membahayakan.
“Itu formalin kenapa tidak diatur. Jadi jangan sampai BPOM mengakomodasi kepentingan beberapa produsen yang kalah bersaing,” ujarnya.
Baca Juga : Ingin Tampil Kekinian dengan Jelly Nails ala Kylie Jenner? Ini Cara Bikinnya
Oleh karena itu, Azam menyatakan tidak menutup kemungkinan bagi DPR terutama komisi yang terkait, untuk meminta klarifikasi terkait dengan rencana revisi aturan label dan iklan pangan tersebut.
Hal ini diperlukan agar tidak muncul polemik yang didasari kecurigaan mengenai adanya indikasi perang dagang dalam proses revisi aturan iklan tersebut.
Sebelumnya Inas Nasrullah Zubir, Anggota Komisi VI juga meminta BPOM dan pemerintah untuk lebih bijaksana melihat polemik terkait susu kental manis ini.
Baca Juga : Tanpa Kita Sadari Ternyata Tanda Ini Sinyalkan Kita Punya Tumor Otak!
Menurut dia, perubahan aturan harus dilandaskan pada kajian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
“Jangan pemerintah menyesuaikan kebutuhan produsen, tapi harus menyesuaikan apa yang terbaik bagi konsumen,” katanya.
Ia juga melihat bahwa penerbitan edaran BPOM yang terkesan dipaksakan hanya karena tingginya tekanan dari beberapa pihak.
Baca Juga : Wah, Putra Ridwan Kamil Jadi Idola Baru! Yuk Intip 5 Gaya Kecenya
Apalagi, surat edaran yang sangat sensitif dan krusial itu dikeluarkan atau diteken oleh seorang deputi yang menjelang pensiun.
“Itu tidak boleh, nanti akan kami coba dalami itu,” kata Ketua Fraksi Hanura di DPR tersebut.
Handito Joewono, Pengamat Marketing sekaligus Chief Executive Officer Arrbey Consulting Indonesia, sebuah perusahaan konsultan bisnis dan pemasaran, mengungkapkan aturan terkait iklan produk seharusnya tidak memberikan pembatasan yang terlalu ketat.
Baca Juga : Agar Media Sosial Kita Tidak Di-Unfollow Orang, Lakukan Cara Ini
Hal tersebut akan mempengaruhi kreativitas perusahaan dalam menginformasikan keungulan produknya kepada konsumen sehingga pemasaran tidak bisa berjalan optimal.
"Kreativitas dalam beriklan seharusnya tidak dibatasi, karena setiap produk memiliki strategi pemasaran yang berbeda," ujar Handito.
Dalam mengeluarkan peraturan terkait pemasaran produk tertentu, BPOM semestinya memberikan keleluasan pada perusahaan dalam mengiklankan produknya.
Baca Juga : Baru Seminggu, Anak Caca Tengker Bisa Pose Cantik Hingga Duck Face!
Keleluasan dan kreativitas dalam beriklan akan menentukan keberhasilan pemasaran.
Dengan demikian, aturan yang ada bisa mendorong pertumbuhan bisnis di Tanah Air dan menggerakkan ekonomi nasional.
Sebab, produk susu kental manis sendiri sudah beredar di Indonesia sejak negara ini belum merdeka.
Baca Juga : Sudah Tak Sevisi dengan Suami? Cerai Bukan Satu-satunya Pilihan!
Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, kapasitas produksi pabrik susu kental manis di dalam negeri mencapai 812.000 ton per tahun.
Industri ini mampu menyerap sebanyak 6.652 orang tenaga kerja dengan nilai investasi telah menembus Rp 5,4 triliun. (*)
Tentry Yudvi
| Penulis | : | Dionysia Mayang Rintani |
| Editor | : | Dionysia Mayang Rintani |
KOMENTAR